BOGOR, POSKOTA.CO.ID - Gelar pekan Hak Asasi Manusia (HAM), Walikota Bogor menyebutkan kepentingan politik kerap membuat kusut kerukunan bermasyarakat.
Walikota Bogor, Bima Arya mengatakan, di daerah yang ia pimpin, kepentingan politik kerap kalo membuat kerukunan bermasyarakat menjadi kusut atau bermasalah.
"Yang membuat kusut persoalan HAM di Kota Bogor dan Indonesia menurut saya bukan hanya pergulatan pemikiran dan perdebatan tentang apa nilai terbaik. Tetapi juga intervensi politik, kepentingan politik, partai dan sebagainya, yang membuat semakin kusut," ungkapnya dalam sambutan di Pekan HAM Kota Bogor, Sabtu (10/12/2022).
Bima Arya menyebut, HAM adalah satu proses panjang pergulatan manusia dari dulu sampai sekarang untuk mencari yang terbaik, dari dulu kerap kali berbeda pendapat.
"Bicara nilai terbaik, Kota Bogor memiliki bukti sejarah panjang bahwa kita punya nilai-nilai terbaik soal keberagaman," ujarnya.
Ia pun mencontohkan, adanya rumah ibadah berdampingan di pusat kota, ada sejarah praktik menghormati dari masa ke masa.
"Ada Prabu Siliwangi pemimpin yang plural. Itu turun-temurun dari dulu sampai sekarang. Nilai baik harus dijaga dan harus diperbaharui kembali. Ada hal-hal berbeda dulu dan sekarang," paparnya.
Pengalaman yang pernah dialami, lanjut Bima, ada praktik baik yang sudah ada, yaitu Gereja Yasmin yang sudah selesai.
"Itu karena praktik baik dari kita semua untuk komunikasi, silaturahmi, dan membuka diri, melibatkan semua," lanjutnya.
Namun, sambung Walikota Bogor ini, praktik baik itu bisa terkontaminasi karena kepentingan politik, sosial, dan ekonomi.
"Praktik baik bisa ternodai karena kepentingan ekonomi, kalau ada agenda-agenda politik di situ. Mungkin Pilkada, Pilgub, Pilpres, dan sebagainya. Jadi nilai baik yang disepakati berhadapan dengan kepentingan-kepentingan," paparnya.
Yang membuat kusut persoalan HAM di Kota Bogor dan Indonesia, menurut Bima, bukan hanya pergulatan pemikiran dan perdebatan tentang apa nilai terbaik.
"Tetapi juga intervensi politik, kepentingan politik, partai dan sebagainya, yang membuat semakin kusut," kata Bima.
Dalihnya HAM, namun kata Bima, dibalik itu ada kepentingan kelompok yang mengatasnamakan rakyat.
"Aama, di Balai Kota ini banyak yang gagah bicara HAM padahal dibayar. Itu tantangan kita," ucap Bima.
Bicara HAM, maka nomor satu, penting bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogot untuk menuntaskan agenda yang belum tuntas.
"Di Bogor PR kita banyak, kita cicil satu-satu. Alhamdulillah berkat dukungan semua, isu Gereja Yasmin yang mendunia bisa kita selesaikan. Tapi masih ada persoalan lain," terangnya.
Dalam persoalan rumah ibadah, hingga saat ini, persoalan-persoalan tersebut masih ada yang belum diselesaikan.
"Harus dituntaskan karena akan menjadi tabungan persoalan ke depan. Negara ini juga begitu, banyak yang tidak disentuh persoalan HAM karena mungkin takut kehilangan popularitas, dukungan politik, atau takut kehilangan bohir atau pendananya," tegasnya. (Panca)