Selain dua hal tersebut, ada juga soal perizinan yang perlundilihat.
Iwan menghimbau soal izin, jangan terlihat seolah-olah perizinan ini tertutup.
"Perizinan ini akan terbuka bilamana ada masalah. Saya ingatkan kepada seluruh dinas jangan main-main dengan perizinan yang mana tidak dilihat oleh publik. Tapi kalau ada masalah, mudah itu untuk menelusuri," ujarnya.
Atas ketiga hal tersebut, sambung Iwan, maka kerap kali ada aturan yang dilanggar, disiasati, permainan, persekongkolan, supaya terbit izin.
"Saya juga kemarin manggil dinas-dinas yang berurusan dengan izin, kami harus tahu gitu. Walaupun kewenangannya ada diserahkan kepada dinas. Makanya kalau perizinan yang besar ini tidak boleh diserahkan ke dinas tapi pimpinan tidak diminta arahan," sambungnya.
Lebih lanjut, Iwan menjelaskan, sosialisasi terkait korupsi kepada pemerintah desa menjadi penting lantaran banyaknya uang negara yang masuk ke desa.
"Ya karena ada uang negara, ada uang pusat yang digelontorkan ke desa itu. jangan menafikan kalau uang kabupaten juga tidak ada konsekuensi hukum," terangnya.
Sebagai Bupati, jika hanya menghimbau, itu hanya dinilai biasa oleh masyarakat.
"Tapi saya yang harus jadi simbol perubahan dengan jajaran ke bawah. Apapun yang dicurigai atau kepercayaan publik rendah terhadap pemerintah daerah ya kita bawa diri, inilah pemerintah kabupaten Bogor yang baru, ini saya Plt Bupati harus berubah gitu" pungkasnya. (panca)
.jpg)
.jpg)
