Sejalan dengan itu, Penasehat DWP Kemenag Eny Retno Yaqut menyampaikan bahwa Kemenag telah menyusun Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas.
"Kami sadar, bahwa pemberian fasilitasi akomodasi yang layak kepada para penyandang disabilitas, bukanlah semata keharusan konstitusi negara, namun juga kewajiban keagamaan dan kemanusiaan. Sebab, agama sangat memuliakan manusia, apapun kondisinya," terangnya.
Sementara itu, Ketua DWP Pusat Franka Makarim menuturkan bahwa pendidikan inklusi sejatinya bukan hanya tentang sistem, tapi juga perwujudan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan bagi penyandang disabilitas di sekolah.
"Sekolah harus mampu memberikan pembelajaran yang optimal bagi seluruh peserta didik terlepas latar belakang dan kondisi kebutuhan yang mereka butuhkan," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Franka juga menghimbau kepada seluruh pengurus DWP dari setiap lembaga dan Kementerian, Pemerintahan daerah dan instansi terkait agar mencari tahu lebih banyak lagi program inklusif yang bisa didukung secara nyata di kelembagaan masing-masing.
"Kita perlu memberikan edukasi kepada masyarakat luas, menanamkan pemahaman bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan memerdekakan mereka untuk mengembangkan bakat dan potensinya," ucap dia.
Staff Khusus Presiden Angkie Yudistia menyampaikan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk memastikan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas sebagimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Biar bagaimanapun penyandang disabilitas di seluruh Indonesia yang memiliki jumlah 22 juta jiwa berdasarkan data BPS 2020, ini cukup tinggi sekali dan kita membutuhkan anak dengan disabilitas ini untuk tumbuh dengan potensi yang dimiliki," ucap Angkie.
Dia menjelaskan, Presiden Jokowi sudah mengesahkan sembilan peraturan turunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sejak 2019 hingga 2020.
Hal tersebut, lanjut Angkie, merupakan wujud komitmen penuh Presiden Jokowi untuk menjalankan amanat UU tentang Penyandang Disabilitas itu. (pandi)
