DPR Minta Panglima TNI yang Baru Harus Jaga Netralitas Saat Pemilu, TNI Harus di Belakang Rakyat

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kalangan Komisi I DPR menyoroti masa tugas Panglima TNI yang baru Laksamana TNI Yudo Margono yang relatif singkat.

Komisi I DPR mengingatkan Panglima TNI yang baru, Laksamana TNI Yudo Margono bahwa meski masa tugas singkat namun banyak tanggung jawab yang dihadapi. Yudo margono diminta menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2024.

Anggota Komisi I DPR RII Arwani Thomafi mendorong agar Panglima TNI yang baru, Laksamana TNI Yudo Margono, dapat meningkatkan profesionalisme tantara nasional sebagai pelindung rakyat.

Sebab, periode kepemimpinan Panglima TNI yang akan diembannya relatif singkat, namun ada banyak tanggung jawab yang akan dihadapi.

"Ada banyak hal yang memang harus menjadi perhatian bagi TNI. Salah satunya adalah bagaimana memprioritaskan di masa yang tidak cukup panjang ini beberapa prioritas, terobosan dari Panglima (baru) untuk memberikan satu porsi bagaimana membuat TNI ini lebih mampu meningkatkan profesionalisme," kata Arwani.

"Selain itu, diharapkan lebih mampu meningkatkan posisi dari TNI untuk betul-betul menjadi pelindung rakyat," papar Arwani, Jumat malam.

Menurut politisi dari Fraksi PPP ini meminta Panglima TNI yang baru juga memberikan perhatian khusus agar TNI mampu berdiri di posisi yang tepat saat dihelatnya pesta demokrasi.

Anggota Komisi I DPR itumendorong Panglima TNI yang baru harus menjaga netralitas TNI dalam Pemilu, menjada profesionalisme prajurit. Menurutnya, TNI harus berada di belakang rakyat.

Karena itu, dia meminta agar Panglima TNI yang baru harus berkaca pada momentum-momentum politik pemilu-pemilu sebelumnya terkait bagaimana menjaga netralitas TNI.

"Betul-betul TNI itu (harus) menjadi milik rakyat, bukan milik partai tertentu, bukan milik golongan tertentu. Inilah yang akan memperkuat TNI itu sendiri. Saya yakin Pak Yudo Margono akan mampu membawa posisi TNI yang betul-betul menjadi milik rakyat itu," ungkap Arwani.