JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menyarankan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melakukan reformasi birokrasi guna meningkatkan mutu pelayanan masyarakat.
Trubus menjelaskan reformasi birokrasi tersebut penting agar kebijakan Pj Gubernur DKI berjalan dengan baik. Menurutnya, hal itu bisa dimulai dengan mengganti Sekretaris Daerah (Sekda) serta seluruh Walikota dan Camat.
"Nah jadi kalau dia mau kebijakannya jalan sebagaimana yang di harapkan, saya rasa dia harus menggeser Sekda karena Sekda ini menjadi kunci keberhasilan kinerja Pemprov," ujar Trubus di Jakarta, Selasa (29/11/2022).
"Sekda kan orang kedua setelah Pj, kemudian juga Walikota dan Camat itu diganti semua kalau dia mau kita ulang semua," lanjutnya.
Trubus menduga, saat ini masih banyak pejabat DKI Jakarta era Anies yang kinerjanya tidak optimal. Misalnya, kata Trubus, masih banyak tradisi pungli pada sektor pelayanan masyarakat.
"Sekda, Walikota, Camat diganti semua karena masa Pak Anies mereka ini engga optimal kaya pungli masih jalan semua itu," sebutnya.
Menanggapi narasi soal Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebagai Antitesa Anies, Trubus menilai hal itu terlalu berlebihan dan kental muatan politis dari kelompok kontra dalam rangka mencari dukungan.
"Terlalu jauh, itukan pernyataan pernyataan politis dari kelompok kelompok pendukungnya (Anies) tapi itu sengaja dikontruksi untuk seolah olah mencari dukungan," ungkapnya.
Trubus menuturkan, sampai saat ini Heru Budi Hartono tidak banyak melakukan perubahan pada jabatan strategis pada jajarannya. Bahkan, Heru Budi pun tidak menghilangkan kebijakan Gubernur sebelumnya, seperti soal jalur sepeda.
"Makanya kalau kebijakannya disebut antitesis ya engga karena dia (Heru) enggak mengganti itu orang orang (Anies)," tandasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Idris mempertanyakan konsep pembangunan oleh Heru Budi Hartono.
