JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Rencana pemerintah membagikan 680.000 penanak nasi atau rice cooker gratis kepada masyarakat pada 2023 mendapat kritikan dari sejumlah pengamat.

Salah satunya Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.

Bhima menilai program ini tidak efektif sebab pemerintah hanya akan mengulang kegagalan rencana kompor induksi listrik.

"Masalahnya bukan di hilir pengguna karena akan mengulang kegagalan rencana kompor induksi listrik,"ujar Bhima dalam keterangannya, Selasa, (29/11/2022).

Bhima menambahkan, dengan wacana kebijakan ini pemerintah terkesan ingin menyelesaikan masalah over supply listrik melalui cara yang tidak tepat dan signifikan.

"Transisi energi bisa dicapai jika sumber listriknya bisa lepas dari ketergantungan batu bara. Selama dominasi batubara di pembangkit listrik masih terjadi, upaya mengurangi emisi di ujung konsumen tidak akan efektif," lanjut Bhima.

Menurutnya, seharusnya PT PLN (Persero) fokus membangun pembangkit energi baru terbarukan (EBT) yang masif sekaligus membenahi kontrak jual beli listrik dan menghentikan total seluruh pembangunan PLTU batubara termasuk di kawasan industri.

Sementara itu Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan menilai, pembagian rice cooker ini merupakan upaya pemerintah untuk melakukan modernisasi kepada masyarakat terutama golongan ke bawah terkait peralatan memasak mereka.

"Dengan demikian, masyarakat juga bisa menjadi lebih mudah dalam memasak nasi tidak lagi ke manual," ujar Mamit.

Sementara itu, perihal pemakaian listrik, lanjut Mamit, menurutnya tidak akan terlalu banyak kenaikan jumlahnya mengingat penggunaan listrik untuk rice cooker tidak terlalu besar.