Warga Rusun di Jakpus Adukan Dinas Perumahan ke Pj Gubernur

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Puluhan Warga penghuni Apartemen Graha Cempaka Mas (GCM) di Jakarta Pusat (Jakpus) kembali mengadu ke Pj Gubernur Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/11/2022). 

Kedatangannya kali ini untuk melaporkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) yang diduga secara sepihak menentukan aturan main Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) GCM.

Ketua PPRS Apartemen Graha Cempaka Mas Hery Wijaya mengatakan, dua minggu lalu pihaknya telah mengadu ke Balaikota. Kemudian Dinas Perumahan dan Pemukiman telah menjawab keluhannya. Namun Esensi dari keluhan warga tidak terjawab.

"Kita minta Audit, Sarjoko selaku Kepala Dinas perumahan terkesan lepas tanggung jawab. Jika memang dana penghuni benar tidak disalahgunakan, tinggal beri perintah pelaksanaan audit, beres. Tapi ini tidak," ujar Hery usai membuat laporan kedua di Balaikoat.

Istarini, penghuni rusun GCM mengungkapkan, masalah kepengurusan PPRS Apartemen Graha Cempaka Mas sudah jelas. Hasilnya juga terang benderang berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah inkrahcht baik secara Perdata maupun PTUN.

Menurut Istarini, dengan inkracht-nya putusan Pengadilan tersebut seharusnya DPRKP tidak boleh merekomendasikan pencabutan Surat Keputusan Gubernur No 1029/2000 secara sepihak.

Akan lebih bijak bila Kepala DPRKP dalam hal ini Sarjoko dan PJ Gubernur DKI Jakarta menguatkan kemudian mengesahkan kepengurusan Hery Wijaya. Sekaligus mencabut SK No 1047/2022 tanggal 14 Oktober 2022.

"Yang mana hal tersebut bertentangan dengan putusan Kasasi TUN No. 292K/TUN/2022 tanggal 1 Agustus 2022. Kami ini mayoritas lho” ujarnya.