PANDEGLANG, POSKOTA.CO.ID - Lembaga Independen Pemantau Pembangunan (LIPP) Banten, melaporkan dugaan adanya kecurangan dalam realisasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang.
Tak hanya melapor kepada Kejari Pandeglang, Lembaga itu juga melaporkan dugaan kecurangan pada program BPNT tersebut kepada Polres Pandeglang dengan nomor aduan 007/LAPDU/LIPP/XI/ 2022, hingga melayangkan surat ke Kementrian Sosial (Kemensos).
Ketua LIPP Banten, Suherman mengatakan, dasar aduan yang disampaikan lembaganya karena adanya dugaan penggesekan awal pada kartu program BPNT Kecamatan Labuan sebelum penyaluran komoditas sembako oleh sejumlah oknum pemilik Agen E-Warung.
"Seperti agen E-Warung di Desa Teluk, Desa Caringin dan Desa Rancatereup. Maka hal itu kita laporkan karena sudah menyalahi Pedum (Pedoman Umum)," ungkapnya, Minggu (13/11/2022).
Ia juga mendapati dugaan kecurangan lainnya dalam penyaluran BPNT beberapa waktu lalu, yakni adanya dugaan pengkondisian upah sebesar Rp10.000 untuk satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh pihak suppllier kepada agen E-Warung.
"Ada juga pemaketan bahan pangan atau sembako sepihak. Kemudian menjual bahan pangan atau sembako tidak sesuai harga pasar," katanya.
Selain itu, lanjut Suherman, diduga pula adanya intervensi dari pihak Dinas Sosial Pandeglang, mengarahkan supplier untuk memegang program BPNT di wilayah kecamatan-kecamatan.
"Selain dugaan kecurangan, kami juga menduga ada intervensi dari Dinsos Pandeglang," ujarnya.
Suherman menjelaskan, selain melaporkan dugaan kecurangan dalam program BPNT di wilayahnya. Pihaknya juga melayangkan surat ke Kementrian Sosial, dengan harapan agar pihak Kemensos turun langsung mengevaluasi program BPNT di Labuan.
"Kami harap segera ada tindakan. Kemensos juga harus turun ke Labuan melakukan evaluasi baik pada program BPNT nya maupun Dinas Sosialnya di evaluasi," tandasnya. (samsul fatoni)