JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Komisi D DPRD DKI Jakarta, Syarif mendorong pemerintah untuk melakukan proyek normalisasi dan pembuatan Jalan Inspeksi di Kali Angke, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat (Jakbar).
Pasalnya, kedua proyek itu dianggap penting untuk menanggulangi bencana banjir yang kerap melanda warga Kembangan, Jakarta Barat.
"Pengerukan sedimentasi lumpur itu harusnya kan paling nggak dua tahun sekali, ini kok terasa pengerukan pendangkalan (lumpur) itu dilakukan 5-6 tahun sekali. Jadi, sudah tebal lumpurnya,” ujar Syarif, saat dihubungi, Minggu (6/11/2022).
Syarif menagatakan, selain normalisasi kali pemerintah juga harus membuat Jalan Inspeksi untuk mempermudah alat berat keluar-masuk kali. Oleh karena itu, keberadaan Jalan Inspeksi juga menjadi jalan alternatif bagi pengendara bermotor demi mengurai kemacetan.
"Nah idealnya setiap kali yang lebarnya di atas 10 meter, itu harus ada Jalan Inspeksi di kiri dan kanan, tapi kalau nggak bisa kedua sisi, ya sebagian kirinya nggak apa-apa," katanya.
Legislator Kebon Sirih ini juga menyebut, Jalan Inspeksi itu dibuat, pertama untuk merawat kali supaya ada alat berat jadi bisa menuver ke pinggir untuk melakukan pengerukan.
"Kedua, bisa juga difungsikan untuk lalu lintas kendaraan," ucap Politisi Fraksi Gerindra ini.
Ia juga mengatakan, Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta telah menyetujui, bahwa alokasi biaya penanggulangan banjir tahun 2023 mencapai Rp 2,3 triliun.
Meski anggaran itu dinilai masih kurang, namun Syarif meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk memaksimal dana yang ada untuk penanggulangan banjir.
"Anggaran segitu (Rp 2,3 triliun) sebetulnya belum cukup, masih jauh. Yah idealnya untuk pembebasan lahan-lahan saja bisa dua kali lipat dari itu. Belum lagi pembuatan embung atau polder sebagai penampung air saat hujan," terang dia.
Tak hanya itu, Syarif juga mendorong agar Pemerintah DKI mendapat kewenangan lebih untuk melakukan normalisasi di beberapa kali dari 13 kali yang ada secara menyeluruh di Jakarta.
Seperti diketahui, Pemerintah DKI bertugas membebaskan lahan warga di bantaran kali, sedangkan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat fokus pada pengerjaan fisiknya.
"Kalau 13 kali diambil alih DKI itu agak susah, yah kalau saya sih berpandangan misalnya kasih 3-4 kali yang bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah," jelasnya.
Sebagaimana diketahui, Unit Pengelola Pengujian, Penyelidikan dan Pengukuran (UP4) pada Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta terus melakukan inventaris terhadap kondisi kali dan sungai di Ibu Kota.
Setelah mendata Kali Krukut di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemudian tim telah mengecek kondisi Kali Angke di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.
Namun, hasil keduanya sama, yaitu sama-sama mengalami pendangkalan dan penyempitan akibat sedimentasi lumpur. Bahkan dari panjang dua kilometer di sektor Kembangan, Kali Angke baru dipasangi sheet pile sekitar 300 meter.
Kepala UP4 pada Dinas SDA DKI Jakarta Abdul Rauf Jaffar mengatakan, lebar eksisting Kali Angke kian menyempit dari yang awalnya 28 meter, kini menjadi 15-18 meter. Kemudian kedalaman kali juga semakin dangkal, dari lima meter kini hanya sedalam 1-2 meter saja.
"Setelah kami inventarisasi kali ini mengalami pendangkalan dan menyempit, sehingga air hujan rawan meluap dan merendam permukiman warga di wilayah Kembangan," kata Abduk Rauf, Rabu (2/11/2022) lalu. (aldi)
