JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengaku telah membahas nasib para warga yang bermukim di 13 bantaran sungai di Ibu Kota.
Ia juga telah meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) agar berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) untuk merelokasi warga bantaran sungai ke rumah susun.
"Ya setelah direlokasi ke rumah susun, baru itu bisa dilakukan pengerukan. Kalau nggak (direlokasi) memang mengerikan, jadi pas dikeruk itu otomatis akan longsor (pinggiran sungai)," ujar Ida saat dihubungi, Selasa (1/11/2022)
Legislator Kebon Sirih ini juga mengatakan, proyek normalisasi memerlukan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat.
Apalagi, lanjut dia, kebanyakan lahan bantaran sungai merupakan aset milik Pemeritah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Mayoritas punya Pemda. Tapi ada juga yang tidak punya Pemda. Jadi trase jalan pemerintah kan 20 meter, ternyata sebagian masih punya warga," katanya.
"Tapi nggak apa-apa punya warga, karena ini untuk kepentingan umum maka kami ganti dan tidak di bawah NJOP (nilai jual objek pajak)," tambah Ida.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta ini juga mengatakan, jika warga punya sertifikat atau girik, tetap diganti Pemda dan kalau memang mau pindah ke rumah susun nanti akan difasilitasi Pemprov DKI.
Sepengetahuannya, pemerintah telah memiliki beberapa tower rusun di Jakarta Selatan tepatnya di Pasar Rumput. Namun paling banyak rusun dibangun di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Jakarta Barat.
Maka dari itu, Ida mengatakan, pemerintah daerah akan membangun rusun kembali pada tahun 2023 sebanyak 2-3 titik di Jakarta Selatan.
Rusun ini bakal digunakan untuk merelokasi warga yang ada di bantaran sungai yang terdampak proyek normalisasi.
"Tahun ini kami juga ada pembelian lahan di Jakarta Selatan untuk rumah susun ke depan. Jadi, Komisi D sedang mengejar betul untuk pembangunan rumah susun di Jakarta Selatan, harapannya dapat memindahkan warga yang ada di bantaran sungai," terangnya.
Sepekan ini, lanjut Ida, pihaknya bersama eksekutif akan membahas rancangan biaya yang diperlukan untuk proyek tersebut. Pembahasan anggaran dilakukan di Hotel Grand Cempaka, Mega Mendung, Kecamatan Cipayung, Kabupaten Bogor.
"Untuk anggarannya baru hari ini dan kemarin (Senin, 31/10/2022) rapat Banggar (Badan Anggaran) dimulai, jadi untuk berapa jumlahnya masih bisa naik-turun. Jadi sekali lagi, warga punya surat atau tidak punya surat, akan kami fasilitasi mereka untuk tinggal di rusun," ucap Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta.
Diketahui, warga yang tinggal di pinggir Sungai Krukut, tepatnya di RW 06, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mulai menjerit. Mereka khawatir permukimannya bakal terendam banjir lagi karena Jakarta mulai memasuki musim hujan sebagaimana fenomena angin La Nina mulai November 2022-Februari 2023.
Salah seorang warga yang tinggal di bantaran Sungai Krukut RT 03/06, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Nuridin (43), meminta kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menormalisasi kali tersebut.
Sebab, dia merasa tidak tenang ketika musim penghujan datang, karena sudah lama sungai ini tidak dikeruk sehingga berpotensi air meluap dan menimbulkan banjir yang merendam hingha 500 Kepala Keluarga (KK)
"Di sini ada tiga RT yang biasa kebanjiran, yaitu RT 02, 03 dan 04. Totalnya ada sekitar 500 kepala keluarga (KK)," kata Nuridin pada Minggu (30/10/2022).