Macet dan Banjir Masalah Tak bisa Terpecahkan 

Oleh Mochamad Ifand Wartawan Poskota

KEMACETAN dan banjir masih menjadi pekerjaan rumah yang hingga kini belum juga terpecahkan di Ibu Kota Jakarta meski sudah beberapa kali berganti kepemimpinan. Lima tahun mengabdi sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga tak bisa mengatasi masalah yang hingga kini semakin kompleks.

Meski sudah melakukan berbagai upaya dengan menciptakan transpor massal, namun hal tersebut belum juga membuahkan hasil. Dibandingkan dengan kota-kota besar di negara maju, sistem pelayanan transportasi umum di Tanah Air masih cukup tertinggal dan cukup memprihatinkan. 

Di negara maju, masyarakatnya cenderung menggunakan transportasi umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Akan tetapi, di Jakarta, umumnya masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta beberapa tahun lalu, jumlah kendaraan bermotor di Ibu Kota tercatat lebih dari 18 juta unit. Jika ditempatkan secara berjejer di seluruh jalan raya di Jakarta, maka jalanan akan berubah menjadi area parkir sehingga menjadi masalah kemacetan yang tak terpecahkan.

Selain macet, banjir juga hingga kini menjadi masalah yang tak terselesaikan di Jakarta. Bahkan berdasarkan analisis risiko bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, salah satu ancaman bencana yang dihadapi oleh warga Jakarta adalah banjir.

Dengan luas wilayah sebesar 662,33 km2, 40% (24.000 hektare) merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata di bawah permukaan air laut. Selain rendah, banjir di DKI juga bisa disebabkan oleh luapan sungai. 

Sebanyak 13 sungai yang melintasi DKI yang bermuara di Teluk Jakarta dapat meluap apabila terjadi hujan dengan curah tinggi di hulu sungai (Jawa Barat dan Banten), yaitu Bogor dan Tangerang. Selain luapan sungai, hujan lokal di wilayah DKI juga menjadi penyebab genangan atau banjir di beberapa titik. 

Air hujan yang turun itu mengisi saluran air (drainase) dan titik cekung, cukup lama menyebabkan air tidak dapat tertampung seluruhnya di drainase, sehingga air meluap dan menyebabkan genangan/banjir. Kemudian, rob atau air laut pasang di wilayah pesisir utara DKI juga berpotensi menyebabkan banji rob.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari masa ke masa dengan berganti-ganti gubernur tidak pernah luput dari upaya untuk menyelesaikan persoalan banjir ini. Berbagai upaya dilakukan para gubernur sewaktu menjabat untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat kompleks ini.

Upaya itu adalah pembuatan waduk, pengerukan di waduk, kali, embung hingga saluran untuk menambah kapasitas daya tampung air. Pemprov DKI juga membangun sumur resapan (drainase vertikal) sebagai upaya antisipasi banjir namun banjir masih saja tetap menggenangi Jakarta. (*)