KARAWANG, POSKOTA.CO.ID- Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang, Jawa Barat digeruduk puluhan pemborong (kontraktor) pada Senin (10/10/2022).
Kedatangan puluhan pemborong yang berasal dari beberapa asosiasi itu untuk menyampaikan aspirasi mereka lantaran tidak dilibatkan dalam 600 paket proyek pembangunan pokok pikiran (pokir) Anggota DPRD Karawang.
Mereka juga menyampaikan somasi kepada Dinas PUPR atas tidak dilibatkannya para pemborong itu.
Saat penyampaian aspirasi, para pemborong diterima langsung oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karawang, Dedi Ahdiat beserta jajarannya.
Kemudian mereka langsung dibawa masuk ke ruang rapat untuk dilakukan audiensi di ruang rapat kepala dinas di Kantor Dinas PUPR Karawang.
Sekitar pukul 11.00 WIB audiensi tersebut pun usai.
Saat ditemui usai audiensi, Ketua Gabungan Pelaksana Nasional Seluruh Indonesia (Gapensi), Deden Permana mengatakan, berkaitan dengan somasi, dirinya melayangkan somasi kepada Dinas PUPR Karawang terkait kegiatan dugaan monopoli yang dilakukan oleh pihak Dinas PUPR.
"Kita layangkan somasi kepada pihak Dinas PUPR Kabupaten Karawang terkait dugaan-dugaan monopoli yang ada di Dinas PUPR Karawang," kata Deden, Senin (10/10/2022)
Menurutnya, jika dugaan yang dirinya klaim tersebut merupakan fakta di lapangan.
"Ketika kita bertanya kepada badan usaha yang ada di seluruh Kabupaten Karawang, mereka merasa tidak mempunyai kegiatan di Dinas PUPR Karawang. Padahal, Dinas PUPR adalah dinas yang paling banyak kegiatan proyek tentang pembangunan di Kabupaten Karawang," lanjutnya.
Deden mengatakan, jika ada dugaan Dinas PUPR tidak transparansi kepada pihaknya terkait proyek pembangunan di Kabupaten Karawang.
"Ada dugaan, tidak transparansinya pihak dinas kepada kita, untuk berkomunikasi untuk melakukan pendistribusian pekerjaan yang tidak berkeadilan. Padahal, asosiasi dilindungi oleh undang-undang dan asosiasi juga dilindungi oleh Kementerian PUPR terkait tentang penyedia jasa," katanya.
Ia juga mengatakan, hasil audiensi yang pihaknya lakukan dengan pihak Dinas PUPR, pihak dinas akan menjadikan mitra strategis asosiasi yang ada di Kabupaten Karawang.
"Dari sini kita ada titik temu dan saat audiensi tadi kepala dinas mengatakan, akan menyetop SPK untuk minggu ini. Dan nanti akan dikomunikasikan pada para pihak, khususnya ketua asosiasi tentang pekerjaan yang ternyata masih ada di PUPR. Berarti ini ada miss komunikasi Kadis dengan Kabid, pasalnya ada salah satu oknum kabid yang saat ditanya oleh kita, dia menjawab dengan arogan bahwa pekerjaan sudah habis," ucapnya.
Untuk kelanjutannya, masih kata Deden, Kamis (13/10/2022) pihaknya akan menghadap datang kembali ke Kantor Dinas PUPR untuk membicarakan terkait 600 proyek pembangunan yang ada di Dinas PUPR.
"Jika mereka ingkar janji, tidak ada ampun lagi, kita akan melayangkan somasi untuk kedua kalinya dan kita akan langsung turun ke jalan dan tidak ada lagi diskusi-diskusi di Kantor Dinas PUPR Karawang," tukasnya.
Sementata, di lokasi yang sama, Kepala Dinas PUPR Karawang, Dedi Ahdiat mengatakan, terkait unjuk rasa yang dilakukan oleh puluhan kontraktor yang berasal dari berbagai asosiasi ini hanyalah karena mis komunikasi.
"Ini hanya mis komunikasi saja. Dan alhamdulillah tadi sudah ada hasil yang kita sepakati. Dan intinya, asosiasi adalah mitra dari PUPR," terang Dedi.
Dan untuk pertemuan hari Kamis mendatang, dirinya mengatakan bahwa, dalam pertemuan nanti akan dipaparkan apa saja proyek yang ada di Dinas PUPR.
"Tidak semua 600 ke kita, itu kan proyek kemana-mana. Ada yang di PUPR ada juga yang di PRKP. Nanti kita akan paparkan semua," terangnya.
