SERANG, POSKOTA. CO.ID - Rencana pembangunan gereja di Kota Cilegon mendapat perhatian khusus dari publik. Pasalnya, rumah ibadah itu ditolak oleh sebagian masyarakat.
Bahkan, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian turut menandatangani petisi penolakan pembangunan gereja di Kota Baja tersebut.
Menanggapi persoalan itu, Wakil Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan DPP Partai Demokrat, Muhammad Haris Wijaya menyatakan harus ada pelopor yang dapat mengharmoniskan persoalan tersebut.
Menurutnya, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bisa menjadi pemeran penting dengan mengharmonisasi antar umat beragama agar dapat rukun dan nyaman dalam menjalankan ibadahnya.
“Walaupun kita tahu ada sejarahnya, tapi juga harus dapat melihat perkembangan zaman dan kebutuhan dari umat beragama yang lainnya,” katanya, Jumat (16/9/2022).
Sebagai forum umat beragama, FKUB harus memberikan solusi dan saran yang dapat memberikan keadilan bagi seluruh bangsa yang harus berpegangan terhadap nilai Pancasila.
“Sila pertama kita adalah Ketuhanan yang Maha Esa, kemudian sila kedua kita adalah Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, kemudian sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Tiga sila ini sebenarnya memberikan landasan kebangsaan bagi kita,” ujar Haris.
Ia menjelaskan, kerukunan umat beragama menjadi cermin khusus Indonesia merdeka. Seharusnya, hal itu menjadi pemahaman seluruh elemen dan tidak ada lagi penolakan pembangunan rumah ibadah.
“Salah satu bukti kemerdekaan bangsa dan umat beragama yang harmonis adalah dengan adanya saling memahami dalam kebutuhan pendirian rumah ibadah,” jelasnya.
Di sisi lain, ia mendesak kepada Wakil Walikota Cilegon yang juga sebagai dewan penasehat FKUB untuk dapat melakukan perannya dalam melakukan harmonisasi ini.
“Saat ini peran dewan penasehat FKUB Cilegon tidak terlalu terlihat. Seharusnya dapat maksimal dalam melakukan perannya,” tutupnya. (Bilal)