JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menjagokan Heru Budi Hartono jadi Penjabat (Pj) Gubernur sebagai pengganti Anies Baswedan. Sejauh ini, Heru Budi Hartono masih menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (KSP).
Hal tersebut disampaikan Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 14 Oktober 2022.
Menurutnya, penunjukannya terhadap Heru adalah bentuk keseriusan dan kepedulian terhadap Kota Jakarta.
"Sebagai bentuk keseriusan dan kepedulian penuh kami terhadap Provinsi DKI Jakarta. Kami mendukung penuh Heru Budi Hartono sebagai calon Pj Gubernur yang diusulkan dari Fraksi PSI," kata Michael.
Michael menyebutkan PSI punya tiga alasan kuat mengapa menjagokan Heru Budi Hartono yang saat ini menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden.
"Sedikitnya ada tiga alasan utama mengapa PSI menjatuhkan pilihan pada Pak Heru. Pertama, Beliau memiliki banyak pengalaman di DKI Jakarta, pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah. Pak Heru sangat memahami seluk beluk problema DKI Jakarta, mampu mengelola anggaran agar tepat sasaran," ungkapnya.
Alasan kedua, lanjut Michael, selama ini Jakarta kesulitan memenuhi target RPJMD, karena lemahnya sinergitas Jakarta dengan Pemerintah Pusat.
Untuk itu, Michael yakin dengan latar belakang jabatannya sebagai Kepala Sekretariat Presiden, Heru adalah pilihan paling tepat yang dapat mengoptimalkan sinergi Pusat dan Jakarta.
"Pak Heru orang yang sangat dan paling dipercaya Presiden Jokowi bahkan sejak Pak Jokowi di Jakarta. Sebagai Kasetpres, Pak Heru tahu seluruh jadwal kegiatan Presiden, paham prioritas Presiden, dan hafal betul visi dan pemikiran Presiden," terang Michael.
Tak hanya itu, Michael berharap Heru dapat mengoptimalkan sumber daya dan jaringan Pemerintah Pusat untuk pembangunan Jakarta. Sebab, menurut PSI Jakarta, ini adalah kesempatan unik dalam sejarah di mana Presiden dan Gubernur Jakarta benar-benar dapat selaras.
"Pj Gubernur akan menjabat lebih dari dua tahun dan bertanggung jawab menyusun dan mengeksekusi tiga tahun masa APBD yaitu 2023, 2024, dan 2025, yang totalnya akan mendekati 300 Triliun Rupiah. Tanggung jawab besar ini adalah momentum, supaya prioritas kerja Pusat dan struktur pemerintahan Jakarta benar-benar sinergis. Visi Pj Gubernur Jakarta adalah visi Presiden, sepenuhnya harus dan akan selaras satu sama lain," terangnya.
Alasan ketiga di balik dukungan PSI Jakarta terhadap Heru adalah konteks transisi Jakarta yang tidak lama lagi akan kehilangan status Ibu Kota Negara (IKN).
Maka dari itu pula, sebagai Pj Gubernur yang dekat dengan Pusat, Heru diyakini akan mampu melobi dan meyakinkan Pemerintah Pusat agar kebutuhan transisi Jakarta tersebut berjalan mulus dan tidak merugikan Jakarta.
"Tugas terbesar Pj Gubernur adalah mempersiapkan transisi Jakarta saat tidak lagi menjadi Ibukota. Jangan sampai Jakarta kemudian dilupakan dan dianaktirikan Pemerintah Pusat. Arah pembangunan Jakarta pasca pemindahan ibukota harus disusun dari sekarang, dan harus ada komitmen dukungan Pusat. Pak Heru sosok paling tepat menjembatani transisi IKN ini," jelas Michael.
Meskipun menjagokan Heru seorang, PSI akan terus berkomitmen untuk tetap mengawasi bahkan mengkritisi kinerja bahkan kebijakan yang diambil oleh siapapun Pj Gubernur yang akan dipilih Presiden Joko Widodo, termasuk jika Heru Budi Hartono terpilih nantinya.
"Kami menyayangkan tidak adanya fit and proper test dalam penentuan nama calon Pj Gubernur. Publik harusnya diberi ruang untuk mengkritisi para calon yang ada dan memastikan pemikiran dan program kerja calon Pj Gubernur jelas dan dimengerti warga Jakarta. Itu kenapa, siapapun yang akan terpilih, saya pastikan kami akan tetap kritis mengawasi kerja Pj Gubernur nantinya," tutup Michael. (Aldi)
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
