Wow! 43 JPU Ditunjuk Kejagung Kawal Kasus Sambo

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menunjuk 43 Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengikuti penyidikan kepada Irjen Pol Ferdy Sambo.

Ia telah ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan obstruction of justice dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

"Maka untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana, JAM PIDUM Kejaksaan Agung telah menunjuk 43 (empat puluh tiga) orang Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan telah menerbitkan Surat Perintah Penunjukan JPU (P-16)," ujar Kasipenkum Kejagung RI, Ketut Sumedana melalui keterangan tertulis, Senin (12/9/2022).

Kemudian, pihak Kejagung juga telah menerima surat penetapan tersangka kepada Ferdy Sambo. Surat tersebut teregister melalui Surat Pemberitahuan Ketetapan Tersangka Nomor: B / 784 / IX / RES.2.5 / 2022 / Dittipidsiber tanggal 01 September 2022.

Sepertu diketahui, saat polri telah menetapkan sebanyak 7 orang sebagai tersangka karena melakukan obstruction of justice atau menghalangi keadilan dalam kasus Brigadir Yosua.

"Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) Kejaksaan Agung telah menerima Surat Pemberitahuan Ketetapan Tersangka dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri atas nama 1 (satu) orang Tersangka yaitu Tersangka FS," kata Ketut.

Dalam surat tersebut, tertulis bahwa, Ferdy Sambo diduga telah melakukan tindak pidana melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/ atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya dan/atau dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik dan/atau menghalangi, menghilangkan bukti elektronik.

"Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 jo. Pasal 33 dan/atau Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau Pasal 221 ayat (1) ke-2 dan/atau Pasal 233 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," ucap dia.