Kebijakan, Bukan “Akal – Akalan”

Memang ada ratusan triliun BLT BBM yang ditebar kepada puluhan juta penduduk miskin, tetapi sejauh mana bantalan sosial senilai Rp600 ribu per KK ini efektif merespons berbagai kenaikan.

Di sinilah perlunya kebijakan yang “mengakar” sebagaimana cerminan pemimpin yang  “membumi”.

Kebijakan disebut mengakar jika sesuai dengan kehendak dan kebutuhan rakyat saat ini dan mendatang.  Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, adalah kebijakan yang sejalan dengan amanat konstitusi, senada dengan cita- cita rakyat sejak negeri ini didirikan seperti dikataan Pak Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi” di media ini.

Kebijakan menjadi tidak mengakar – tidak membumi, jika berujung kepada “pemanfaatan” hasil oleh sekelompok orang. Menjadikan sebagian penduduk tersingkirkan, terpinggirkan dan dirugikan.

Lebih – lebih jika kebijakan yang digulirkan pada akhirnya hanya menguntungkan orang disekelilingnya. Sekeling kekuasaan, kerabat dan bisnisnya.

Menciptakan kebijakan yang mengakar, pro-rakyat, mensyaratkan karakter pemimpin yang merakyat pula, sering disebut pemimpin “membumi”. Memahami apa yang menjadi kehendak rakyat, sekalipun tersirat, lebih – lebih yang terucap dan tersurat. Ini yang disebut memahami denyut nadi masyarakat untuk mencegah pengambilan keputusan yang tidak tepat sasaran akibat minimnya informasi yang didapat dari rakyat.

Sementara ketidaklengkapan informasi dapat berdampak kepada kegamangan dan ambiguitas yang berujung kepada keputusan yang merugikan kepentingan banyak pihak.

Di era sekarang,di tengah berbagai ancaman krisis,  kian dibutuhkan  karakter pemimpin yang mampu menghadapi lingkungan yang tidak stabil, tidak dapat diprediksi sebelumnya. Maknanya, dituntut pemimpin yang dengan cepat dan cermat mampu mengeluarkan kebijakan tepat sasaran, bukan salah sasaran. Butuh kebijakan, yang selain transparantif, juga adaptif dan responsif  sehingga diperoleh hasil yang lebih proaktif.

Diyakini, apapun bentuk kebijakan yang diambil pemerintah, para elite negeri ini bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara, guna kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.