PANDEGLANG, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah pusat resmi menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Sabtu (3/9/2022 kemarin.
Atas kebijakan tersebut mayoritas masyarakat kalangan menengah ke bawah mengeluh, karena kebijakan itu sangat memberatkan bagi rakyat.
Menyikapi pasca kenaikan harga BBM tersebut, Ketua Gerakan Muda Matla'ul Anwar (Gema MA) Banten, Irwandi Suherman menilai, kebijakan pemerintah yang dikeluarkan saat ini dengan menaikan harga BBM tidak tepat.
Lantaran, ekonomi masyarakat belum normal pancar dilanda pandemi Covid-19. Namun, masyarakat harus dihadapkan dengan naiknya harga BBM tersebut.
"Saat ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM, kesan pemerintah Jokowi disebut tidak pro rakyat akan terus terpatri, karena bangsa Indonesia baru saja babak belur menghadapi badai pandemi Covid-19 dan belum bangkit secara normal," ungkapnya, Minggu (4/9/2022).
Dikatakannya, dampak pandemi Covid-19 membuat ribuan keluarga kehilangan tulang punggungnya, karena meninggal dunia dilanda badai Covid-19 tersebut. Ekonomi masyarakat terpuruk dan sampai sekarang belum pulih lagi.
Selain itu, belum lagi ada jutaan kepala keluarga yang baru saja kehilangan lapangan pekerjaan karana PHK masal yang sampai saat ini belum ada solusi kongkrit.
"Tapi kini rakyat harus menelan pil pahit dengan kenaikan harga BBM, tak terbayang bagaimana multiplayer efek dari ini semua kedepannya," katanya.
Dengan ditetapkannya harga terbaru BBM saat lanjut Irwandi, untuk BBM jenis Pertalite dari harga awal Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar subsidi dari harga awal Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, Pertamax dari harga awal Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.
Maka, Ketua Gema MA itu pun menyampaikan kepada Presiden Jokowi agar memangkas gaji para pejabat Negara sekelas Menteri, direktur utama BUMN, pejabat eselon satu dan dua yang dinilainya cukup fantastis dan membebani APBN.
"Sebagai bentuk tanggung renteng dengan rakyat kecil, baiknya pak Jokowi segera mengeluarkan kebijakan baru untuk saat ini agar memotong gaji menteri, dirut BUMN, pejabat eselon satu dan dua dijajaran pemerintahan pusat, kementerian dan BUMN. Kita semua tahu gajih mereka (pejabat negara-red) cukup besar dan sangat membebani APBN," ujarnya.
Selain itu, Irwandi juga menekankan agar pemerintah Jokowi cepat turun tangan mengerahkan seluruh sumberdaya pemerintahannya untuk memberikan solusi kongkrit atas multiplayer efek yang akan terjadi pasca kenaikan harga BBM sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat.
"Pemberian bansos bukan satu-satunya solusi, namun pemerintah harus mampu menekan dan mengendalikan harga bahan pokok yang akan terjadi akibat efek dari kenaikan harga BBM ini," tuturnya.
Biasanya tambah dia, dengan naiknya harga BBM berdampak pula pada harga kebutuhan pokok lainnya yang akan ikut-ikutan naik. Untuk itu, pemerintah harus bertanggungjawab dengan mengendalikan harga kebutuhan pokok lainnya.
"Jangan hanya sebatas memberikan Bansos bagi rakyat, karena itu bukan solusi tepat. Tapi harga kebutuhan pokok yang lain harus dikendalikan agar masyarakat kecil tidak semakin terpuruk," tambahnya. (Samsul Fatoni).
.jpg)
.jpg)
