Puan Akan Menemui Airlangga Hartarto, Pengamat: Kecil Sekali Peluang PDIP Berkoalisi dengan KIB Karena Dua Alasan Kuat

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan menemui Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar. Puan juga akan menemui Prabowo Subianto, Ketum Gerindra.

Di sisi lain, Golkar sudah menjalin mitra dengan PAN dan PPP dalam wadah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Sedangkan Gerindra sudah bermitra dengan PKB.

Menanggapi hal itu, pengamat komunikasi politik dan pemasaran politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad mengungkapkan kunjungan PDIP ke sejumlah partai dinilai tidak lantas mengubah peta koalisi saat ini. 

Meski Puan akan menemui Airlangga Hartarto, menurut dia kecil kemungkinan PDIP akan bergabung KIB dalam waktu dekat. Menurut pakar komunikasi politik ini, kecil sekali peluang PDIP berkoalisi dengan KIB, karena ada dua alasan kuat.

Hal itu didasarkan pada sejumlah analisis. Pertama, jumlah perolehan suara KIB sudah mencukupi untuk mengajukan pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) dari KIB sendiri.

"Dan saya lihat kecil sekali peluang PDIP berkoalisi dengan KIB. Pertama, Karena hitung-hitungannya 3 partai itu secara parlementary threshold (PT) sudah punya tiket sendiri tanpa harus berkoalisi dengan PDIP," ujanya, Jumat (2/9/2022).

Ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden diatur dalam Pasal 122 UU 7/2017 tentang Pemilu. Partai politik (parpol) atau gabungan parpol yang bisa mengajukan capres-cawapres adalah memiliki minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah secara nasional pada pemilu. 

Sedangkan KIB sudah mengantongi 148 kursi dengan perincian Golkar 85 kursi, PAN 44 kursi dan PPP 19 kursi. Dengan demikian KIB memenuhi syarat presidential threshold.

Kedua, meski belum mengumumkan secara resmi calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) yang diusung pada Pilpres 2024, KIB akan mempertimbangkan untuk mengusung Puan Maharani dalam Pilpres 2024. Hal itu dikarenakan elektabilitas dan popularitas Puan Maharani yang dinilai belum kuat di kalangan pemilih.

"Dua hal itu menjadikan alasan dalam waktu dekat tidak terjadi koalisi," tandas Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) itu.