Kunjungan Jokowi ke Freeeport Jadi Momentum Bersejarah, Pakar: Berikan Manfaat Besar untuk Rakyat Indonesia
JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke tambang Grasberg yang dikelola PT Freeport Indonesia merupakan hal yang bersejarah.
Sebab, Presiden Jokowi disebut menjadi pimpinan Indonesia pertama yang berhasil mengakuisisi Freeport. Jokowi juga menjadi presiden kedua yang berkunjung ke area Freeport setelah 49 tahun.
Pakar Kebijakan Publik Bambang Istianto mengatakan, PT Freeport ini di dalamnya bukan hanya emas tetapi juga ada minyak, uranium dan beberapa lainnya adalah kekayaan alam yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Kemudian Freeport itu di situkan ada isinya uranium, ada tambang emas, ada minyak dan ada segala macam itu adalah dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi kalau dikelola oleh negara, itu istilahnya jaminan gitu,” kata Istianto kepada wartawan, Jumat (2/9/2022).
Menurut akademisi Universitas Indonesia (UI) ini, setelah mayoritas saham Freeport Indonesia milik Pemerintah, maka ke depan tata kelola manajemen harus benar-benar profesional dan modern, agar hasil dari kepemilikan saham mayoritas Freeport ini bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah itu betul-betul harus dengan manajemen modern dan manajemen profesional. Beda dengan orientasi profit making, kalau profit making itu kan kaitannya dengan akuntansi sehingga kalau berdasarkan orientasi akuntansi itu keuntungan profit bisa diatur oleh siapa yang akan mengatur balancing itu,” ujarnya.
“Nah kalau keuntungan adalah break even point saja untuk dalam mengelola bisnis itu sudah keuntungan berlipat-lipat bagi masyarakat,” sambungnya.
Untuk itu, Bambang Istianto menyarankan agar klaim Pemerintah yang telah mengakuisisi Freeport ini harus dikelola sebaik mungkin oleh kesejahteraan masyarakat. Apalagi, pengelolaan Freeport ini diserahkan kepada perusahaan BUMN yakni Mind ID.
“Harus dikelola dengan efisien untuk kemakmuran rakyat, dan PT perusahaan apapun yang dikelola oleh ekonomi negara harus clear clean good governance,” jelasnya.
Di lain sisi, Bambang Istianto juga mengingat pemerintah agar berhati-hati dengan bisnis global karena dibalik pemegang saham ada orang luar, yang bisa saja memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu untuk menguasai aset melalui perusahaan perseroan.
“Sekarang kan menjadi PT perseroan terbatas, itu menjadi bisnis murni kemudian terkait dengan bisnis global, tetapi jangan lupa bahwa dibalik itu pemegang-pemegang saham boleh orang luar, tapi itu ada jebakan batman di situ yaitu penguasaan aset melalui perseroan terbatas itu sudah mulai,” ungkapnya.
“Jadi aset negara saat ini dalam go publik dan seterusnya adalah kekuatan ekonomi global untuk mengambil alih seluruh aset negara termasuk Freeport, jadi kalau pemerintah tidak hati-hati jangan sampai aset-aset dikuasai asing, wanti-wanti saya begitu saja,” jelasnya.
Lebih jauh Bambang Istianto, negara berkewajiban mengelola kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
“Jadi prinsipnya itu sumber daya alam di Indonesia ini kan harus dikuasai oleh negara baik yang dulu sebelum penjajahan maupun pasca kemerdekaan,” tutupnya. (*)