JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Insiden kecelakaan maut terjadi di Jalan Sultan Agung, tepatnya di depan SDN Kotabaru II dan II Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (31/8/2022) pagi.
Dalam insiden tersebut, sebanyak 30 orang menjadi korban dengan 10 di antaranya dinyatakan meninggal dunia, 20 lainnya luka-luka sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit (RS) guna diberikan pertolongan medis.
Kepolisian yang melakukan giat olah TKP di lokasi menduga, kecelakaan ini tidak disebabkan oleh adanya rem blong mengingat kontur jalan yang landai serta ditemukannya bekas tanda pengereman.
Dugaan sementara, truk tersebut oleng lantaran tak mampu membendung kecepatan. Karena saat tersebut truk tengah dalam keadaan bermuatan besi yang menyebabkan sopir kehilangan kendali saat tak berhati-hati.
Sebagai langkah lanjutan, polisi akhirnya membawa sang sopir guna diperiksa intensif akan terjadinya insiden naas di penghujung bulan Agustus.
Terkait hal tersebut, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, dengan kerap terjadinya insiden kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar, sudah seharusnya pemerintah memberikan atensi berlebih akan hal ini.
"Bayangkan saja, gegara terpapar Covid-19 dalam satu hari ada tiga orang yang dinyatakan meninggal. Namun, dalam satu jam saja, akibat kecelakaan terdapat tiga orang yang meninggal dunia berdasarkan stastistik. Dengan data statistik itu seharusnya Indonesia memberlakukan pandemi kecelakaan," kata Djoko saag dihubungi, Rabu (31/8/2022).
Dengan masifnya kasus kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar seperti truk, lanjut dia, ini menjadi suatu bentuk bagaimana negara seperti abai terhadap keselamatan lalu lintas.
Karenanya, ucap dia, Presiden sudah seharusnya memberikan atensi lebih terkait masifnya kasus kecelakaan lalu lintas maut yang kerap terjadi belakangan ini.
"Presiden harus turun tangan karena permasalahan truk Over Load Over Dimension (Odol) itu masalah dari banyak lembaga serta Kementerian. Jadi, ini bukan hanya persoalan dari Kemenhub saja tapi juga dari Kementerian lainnya," papar Djoko.
Djoko menyebut, upaya penegakkan hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan penindakan truk Odol juga masih rawan diselewengkan. Bahkan, kata Djoko, di beberapa kasus aparat penegak hukum justru malah kedapatan menyalahgunakan wewenangnya hanya demi meraup keuntungan semata.
