DPR Minta Pemerintah Jujur Soal BBM

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah jangan menambah kisruh suasana dengan menyampaikan data keekonomian BBM yang berbeda-beda. 

Menurutnya, pemerintah harus jujur menyebutkan besaran harga keekonomian BBM yang beredar di masyarakat dan tidak mengada-ada. Sebab semakin banyak info yang berbeda membuat masyarakat semakin tidak percaya pada penjelasan Pemerintah. 

"Terkait harga keekonomian BBM Pemerintah jujur saja dengan rakyat. Jangan ada yang ditutup-tutupi agar rakyat tidak bingung," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/8/2022).

Mulyanto berharap sebaiknya Pemerintah membatasi pihak yang boleh membicarakan rencana kenaikan BBM ini. Tunjuk satu menteri yang berwenang dan kompeten menjelaskan masalah ini ke masyarakat. Dengan demikian data yang dirilis Pemerintah tidak beda-beda. 

"Jangan seperti sekarang, setiap menteri dengan gampangnya menyampaikan data terkait rencana kenaikan harga BBM. Data yang dikeluarkan satu menteri dengan menteri lain berbeda. Akibatnya masyarakat jadi bingung mau percaya pada data yang mana," ujar Mulyanto. 

Seperti diketahui dalam waktu dekat Pemerintah mewacanakan akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun hingga kini belum diketahui besaran angka kenaikan tersebut, termasuk juga harga keekonomian BBM bersubsidi.

Data yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, terkait harga keekonomian Pertalite dan Solar berbeda-beda. 

Semestinya tugaskan BPK untuk menghitung HPP (harga pokok produksi) solar dan pertalite ini agar clear dan akurat.

Mulyanto juga menyoroti besaran subsidi BBM yang disampaikan Pemerintah. 

Menurutnya, data besaran subsidi yang disampaikan Presiden kurang tepat. Angka APBN perubahan yang sebesar 502 triliun rupiah bukan hanya untuk subsidi BBM, tetapi untuk pembayaran subsidi dan kompensasi baik untuk BBM, gas LPG 3 kilogram, serta listrik. Termasuk dalam angka itu juga utang dana kompensasi Pemerintah untuk tahun 2021.