ADVERTISEMENT

Menteri PPN Suharso Monoarfa Dukung Pemerintah Meningkatkan Kualitas Belanja Dalam Negeri, Baik Melalui APBN Maupun APBD

Kamis, 25 Agustus 2022 21:48 WIB

Share
Menteri Perencaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa saat memberikan keterangan. (biro pers)
Menteri Perencaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa saat memberikan keterangan. (biro pers)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA,POSKOTA.CO.ID - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menegaskan Pemerintah terus meningkatkan kualitas belanja dalam negeri.

"Belanja itu baik melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sehingga tidak terjadi pengulangan pembelian barang yang sama setiap tahunnya," tutur Suharso dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (25/8/2022).

"Produk dalam negeri yang diinginkan adalah produk dalam negeri yang benar-benar tingkat kandungan dalam negerinya itu tinggi, bukan barang impor yang hanya diganti bungkusnya," tambahnya.

Suharso yang juga ketua umum PPP ini mengatakan, saat ini Indonesia telah melakukan lompatan yang besar dengan meningkatnya jumlah produk yang masuk ke dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pemerintah menargetkan tahun depan jumlah produk yang masuk dapat mencapai 2 juta produk. 

"Kita setelah melakukan lompatan yang luar biasa, dimana kalau pada waktu yang lalu itu baru 50 ribuan produk yang masuk di LKPP, sekarang sudah 600 ribu lebih dan targetnya pada tahun ini adalah 1 juta, dan tahun depan 2 juta,” lanjutnya. 

Dari seluruh produk yang masuk, Suharso menyebut pemerintah mendorong agar produk dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi dapat masuk ke dalam LKPP. 

"LKPP berfungsi seperti marketplace untuk seluruh produk-produk dan yang kita dorong adalah produk-produk asli domestik dalam negeri dengan TKDN yang tinggi,” tambah Suharso.

Suharso juga menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo mewanti-wanti agar dalam pengadaan nanti pengusaha, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak tertinggal dari perusahaan-perusahaan besar.

"Ini akan dibuat semacam satu diferensiasi sedemikian rupa agar terdistribusi dengan baik," kata Suharso. 

Halaman

ADVERTISEMENT

Reporter: Agus Johara
Editor: Sumiyati
Sumber: -

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT