“Pejabat wajib merakyat. Janganlah mengejar jabatan, jika sebatas melebarkan kekuasaan, tanpa berupaya maksimal memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya,” - Harmoko -
JIKA ditanyakan apakah salah berupaya meraih jabatan dan kedudukan? Jawabnya tidaklah salah, yang salah kalau meraih jabatan dan kedudukan itu menjadi tujuan utama hidupnya. Berharap jabatan tertinggi adalah manusiawi, menjadi tidak manusiawi, jika untuk meraihnya menghalalkan segala cara. Menutup, menjegal dan menyingkirkan hak orang lain dengan kekuasaannya dan kebijakan politiknya.
Sikap seperti ini jelas bertentangan dengan “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengembangkan persaudaraan berdasarkan nilai – nilai keadilan dan keadaban serta kesederajatan.
Lebih ironi, peraturan pun diterobosnya dengan melegalitas peraturan baru yang digulirkannya guna melanggengkan kekuasaan dirinya, keluarganya ataupun kerabat dekatnya. Sulit dipungkiri, kesalahan terletak kepada cara-cara mendapatkannya, itulah sebabnya dalam sistem demokrasi yang kita anut, terdapat pembatasan jabatan (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota), hingga dua periode berturut – turut.
Maknanya dalam sistem demokrasi pergantian kekuasaan adalah keniscayaan. Kesadaran ini yang menyelipkan harapan baru adanya “kelanggengan kekuasaan” setelah dua periode menjabat dengan maksud mengamankan kebijakan lewat anggota keluarga atau kerabatnya yang kelak menjadi penggantinya.
Setelah dua periode kekuasaan, biasanya mereka mencalonkan istri, suami, anak, menantu, ponakan sebagai penerusnya agar jabatan tak lepas. Dengan modal sosial yang sudah dimiliki sehingga melanggengkan jabatan merupakan salah satu jalan terbaik untuk menjadi pemenang. Inilah dinamika politik saat ini.
Alasannya, boleh jadi cukup klasik, meneruskan program yang sudah dirancang dengan baik. Program tersebut belum terlaksana sesuai target karena tidak cukup waktu menuntaskannya. Padahal, waktu tidak akan selalu cukup.
Di sisi lain, berburuk sangka bahwa pejabat berikutnya tidak akan mampu melanjutkannya, kecuali koleganya yang sudah paham seluk beluknya, adalah pandangan naif, jika tidak disebut mencari – cari alasan.
Tetapi pada akhirnya upaya melanggengkan kekuasaan ada di tangan rakyat. Menyadari “Kedaulatan berada di tangan rakyat” sebagai salah satu adagium demokrasi, yang penyalurannya lewat pemilu, maka upaya pun diarahkan ke sana, tak acap dengan merekayasa mandat rakyat. Mengarahkan dukungan kepada calon yang dikehendaki, tidak menutup kemungkinan bermain curang, demi kelanggengan kekuasaan.
Masalah muncul setelah kekuasaan berpindah tangan sepenuhnya kepada eksekutif dan legislatif sebagai penerima mandat, kemudian disalahgunakan. Yang ada, rakyat tersentak hanya bisa menatap, tak bisa berbuat banyak, apalagi mencabut mandat. Itulah nasib rakyat, dibutuhkan untuk menggelembungkan dukungan, mendongkrak keterpilihan. Ditinggalkan setelah menduduki kursi jabatan.
Sepertinya jargon demi rakyat, perjuangan untuk rakyat, pembangunan untuk rakyat, kesejahteraan, kemakmuran dan kemajuan untuk rakyat, yang baik- baik semuanya untuk rakyat, hanya sarat dengan pernyataan, tetapi jauh dari harapan. Lain yang dikata, lain yang nyata.
Ini salah satu indikasi pemimpin yang tidak merakyat seperti dikatakan Pak Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi” di media ini. Mereka mengejar jabatan untuk melebarkan kekuasaan, bukan memajukan daerahnya, menyejahterakan rakyatnya, negaranya dan bangsanya.
.png)
.jpg)
