Buruh Geruduk Gedung DPR, Polisi Lakukan Rekayasa Lalu Lintas, Masyarakat Diminta Cari Jalan Alternatif

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Serikat buruh bersama sejumlah elemen lainnya yang tergabung dalam kelompok Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu 10 Agustus 2022, hari ini.

Adapun dalam aksi demonstrasi tersebut, Gebrak membawa sejumlah tuntutan, antara lain menolak Undang-Undang Cipta Kerja, membatalkan RKUHP, serta menurunkan harga kebutuhan pokok yang akan disertai dengan aksi long march dari kawasan Taman Ria hingga ke depan Kompleks Parlemen.

Terkait hal tersebut, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Latif Usman mengatakan, dalam mengawal jalannya aksi demonstrasi ini, pihaknya akan melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan guna mengantisipasi terjadinya kemacetan di sekitaran area Kompleks Parlemen.

"Rekayasa arus lalu lintas dilakukan dari Jalan Gatot Subroto yang menuju Gedung DPR/MPR, akan dibelokkan ke kiri ke arah Jalan Gerbang Pemuda," ujar Latif dalam keterangannya, Rabu 10 Agustus 2022.

Sementara arus lalu lintas dari arah Jalan Gerbang Pemuda yang akan berbelok ke kiri mengarah ke Jalan Gatot Subroto, lanjut Latif, akan diputar balikan di kolong fly over Ladogi.

"Arus lalu lintas dari Tol Dalam Kota yang akan keluar di "Offramp Pulo Dua" diluruskan ke arah tol Tomang. Sementara arah dari pojokkan Manggala Wanabakti dari timur ke barat mengarah Tol Slipi dan mengarah Stasiun Palmerah ditutup," papar dia.

Kemudian, tambah dia, rekayasa arus lalu lintas akan dilakukan pula dari Jalan Palmerah Timur menuju Jalan Gelora, akan diluruskan ke arah Jalan Tentara Pelajar.

"Untuk arus lalu lintas dari Jalan Asia Afrika menuju Jalan Gelora, akan dibelok ke kanan menuju Jalan Gerbang Pemuda," imbuhnya.

"Sementara arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda menuju Jalan Gelora, akan dibelok ke kiri menuju ke Jalan Asia Afrika," sambung Latif.

Perwira menengah Polri itu juga mengimbau, agar masyarakat mencari rute alternatif dan tidak memaksakan diri melintasi area di sekitaran Gedung DPR.