Jembatani Pemerintah Daerah dan Mitra Kerja untuk Tingkatkan Penggunaan PDN, APKASI Gelar APN 2022 Expo and Forum

Kamis, 4 Agustus 2022 09:37 WIB

Share
Yuliantoro Prihandoyo (Direktur Pengembangan Ekatalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) saat berdialog tentang pengadaan barang dan jasa.(Ist)
Yuliantoro Prihandoyo (Direktur Pengembangan Ekatalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) saat berdialog tentang pengadaan barang dan jasa.(Ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bersama dengan PT Nusindo Rekatama Semesta akan menyelenggarakan “APKASI Procurement Network (APN) 2022 Expo and Forum di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran pada 24-26 Agustus 2022.

Perhelatan akbar tersebut sebagai upaya untuk menjembatani pemerintah daerah dan mitra kerja dalam mempercepat peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), Usaha Menengah, Kecil (UMK) dan koperasi pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Ketua Apkasi Wilayah Kalimantan Tengah Halikinnor dan Direktur Pengembangan Ekatalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Yuliantoro Prihandoyo menyampaikan materi-materi mengenai “APN 2022 Expo and Forum”.

“Melalui ekatalog lokal dan toko daring, maka tidak ada lagi ke depannya ada keterlambat penyerapan APBN/APBD, karena penggunaan sistem tersebut sangat efisien waktu dan transparan,” katanya saat “Dialog Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Technical Meeting APN 2022 Expo and Forum” di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (3/7/2022).

Halikinnor menjelaskan, dengan menggunakan sistem ekatalog lokal dan daring, maka tidak hanya pemerintah daerah yang terbantu, tapi juga mampu menggerakkan perekonomian daerah setempat, termasuk UKM dan koperasi.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Katalog LKPP Yuliantoro Prihandoyo menyatakan, jika seluruh pembangunan kabupaten atau kota di Indonesia menggunakan produk dalam negeri, maka industri lokal akan tumbuh, termasuk UMK dan koperasi.

Untuk itu, lanjutnya, LKPP meminta Apkasi beserta seluruh pemerintah daerah dan para mitra untuk memanfaatkan sistem ekatalog lokal guna memacu belanja PDN dan UMK-Koperasi.

“Kebijakan harga di dalam sistem ekatalog pun mengikuti harga pasar, kalaupun ada negosiasi dalam batas kewajaran. Tidak ada cash back dan susah bohong. Jangan bohong, karena akan ketahuan di sistem ekatalog,” kata Yuliantoro. 

Target pemerintah, Yuliantoro menambahkan, untuk pembelian PDN melalui ekatalog dan toko daring pada tahun ini yang sebesar Rp400 triliun harus terealisasi. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar anggaran belanja pemerintah senilai Rp1.200 triliun harus difokuskan untuk belanja PDN dan UMK-Koperasi. 

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar