DPR: Tolak Keinginan Tiongkok Agar Indonesia Ikut Menanggung Pembengkakan Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kalangan Banggar DPR minta Pemerintah menolak keinginan Tiongkok agar Indonesia ikut menanggung pembengkakan biaya proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Hal itu disampaikan anggota Banggar DPR Hermanto dalam menanggapi permintaan Tiongkok kepada Indonesia agar APBN turut serta menanggung pembengkakan biaya proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

 "Karena itu, kami meminta pemerintah agar tidak serta-merta memenuhi keinginan Tiongkok tersebut," katanya.

 
Sebab, menurut politisi PKS ini, hal tersebut sudah masuk masalah yang sensitif soal kedaulatan Indonesia dalam kebijakan APBN.

 “Indonesia negara berdaulat, upaya asing mengintervensi kebijakan dalam negeri merupakan bentuk hubungan subordinasi.  Jelas sekali amanat konstitusi bahwa hubungan antar negara bersifat bebas, aktif, setara dan kerja sama,” tambahnya.

Selain itu, Hermanto meminta pemerintah untuk menghormati fungsi budgeting DPR, khususnya dalam pengalokasian anggaran.
 
“Pemerintah jangan bertindak sendiri. Perhatikan mekanisme di DPR sebagai lembaga yang berfungsi budgeting negara dalam mengalokasikan anggaran,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pemerintah bahwa proyek pembangunan KCJB itu berdasarkan kesepakatan B to B bukan G to G.

 “Bila saat ini mengalami pembengkakan biaya mestinya tidak dibebankan pada APBN. Bila terjadi risiko, mestinya sudah diperhitungkan secara matang dan kemudian masuk dalam business plan untuk mengatasinya,” papar Anggota Komisi IV DPR RI ini.
 
Saat ini, ungkap Hermanto, Indonesia sedang menghadapi masalah anggaran dan ekonomi dalam negeri. Kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pertanian dan memberantas kemiskinan jauh lebih penting. 

Dalam kondisi tersebut tiba-tiba ada permintaan agar pembengkakan biaya pembangunan KCJB dibebankan pada APBN.