JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Koalisi Pejalan Kaki ikut menanggapi kondisi yang tampak bahwa di sepanjang trotoar Jalan Pecenongan, Jakarta Pusat (Jakpus), masih digunakan PKL (pedagang kaki lima) berjualan.
Pasalnya, dalam undang-undang sudah disebutkan, bahwa trotoar difasilitaskan hanya untuk para pejalan kaki.
Adapun undang-undang tersebut tercantum dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 131 ayat 1, disebutkan, fasilitas umum berupa trotoar adalah hak pejalan kaki.
Merespon masih adanya PKL yang berjualan di atas trotoar, Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Ahmad Syafrudin mencium, diduga ada pungutan liar (pungli) di wilayah Pecenongan, Jakarta Pusat.
"Ya udah pasti ada itu (pungli). Patut diduga kuat ada itu gak mungkin engga," ujar Ahmad biasa disapa saat dihubungi Poskota.co.id, Kamis 21 Juli 2022.
"Dan jangan-jangan ini dugaan kita main juga ke aparat, makanya aparat tidak mau menertibkan," tambahnya.
Sebab, dikatakan Ahmad, tidak mungkin para PKL berani berjualan diats trotoar jika tidak ada orang kuat diblakangnya.
"Yaa gak beranilah PKL itu orang-orang baik kan orang-orang jujur, gak berani mereka macem-macem kalau gak ada yang ngebacking, gitu," tuturnya.
Oleh karena itu, ia pun mendorong Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk segera mengerahkan anak buahnya seperti Satuan Polisi Pamomg Praja (Satpol PP) untuk menertibkan para PKL yang masih berjualan di atas trotoar.
"Hanya tangan dingin Gubernur DKI untuk menggerakan Sattpol PP untuk menertibkan (PKL)," terangnya.
Tak hanya itu, ia pun meminta Anies untuk menggerakan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk melakukan koordinasi dengan Satpol PP agar PKL yang berjuLan di atas trotoar itu dapat ditertibkan.