JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Kasus baku tembak antar anggota polisi yang menewaskan Brigadir J atau Nopriansyah Yosua Hutabarat berbuntut pada desakan kepada Polri untuk menonaktifkan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo.
Desakan itu dilayangkan oleh Indonesia Police Watch (IPW), yang memberi tiga alasan mengapa Irjen Ferdy Sambo harus dinonaktifkan oleh Polri.
Sebelumnya diketahui, rumah singgah dinas Irjen Ferdy Sambo di wilayah Duren Tiga, Jakarta Selatan, menjadi tempat peristiwa adu tembak antara Bharada E dan Brigadir J terjadi.
Namun, kasus tewasnya Brigadir J tidak jelas sebab ada sejumlah kejanggalan. Hal itu seperti decoder CCTV komplek yang diganti, ponsel Brigadir J hilang, serta ketua RT setempat yang tidak diberitahu soal kejahatan di lingkungannya.
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyatakan bahwa sejak awal pihaknya sudah mendesak Polri untuk menonaktifkan Irjen Ferdy Sambo.
Ia memiliki 3 alasan mengapa Irjen Ferdy Sambo harus dinonaktifkan Polri, dan yang pertama adalah untuk menghindari konflik kepentingan saat penanganan kasus Brigadir J.
"Agar tidak terjadi konflik interest dalam penanganan kasus," kata Teguh, dikutip dari Detik.com pada Sabtu (16/7/2022).
Alasan yang kedua adalah agar Irjen Ferdy Sambo tidak menjadi beban institusi Polri saat harus menindak oknum yang diduga melanggar hukum.
"Kalau Sambo tidak dinonaktifkan maka mereka akan minta perlakuan sama," kata Teguh.
Lalu alasan yang ketiga adalah ironi rumah dinas Irjen Ferdy Sambo yang justru menjadi lokasi utama insiden penembakan yang menewaskan anak buahnya, Brigadir J.
Padahal menurut Teguh, jabatan Irjen Ferdy Sambo sebagai perwira tinggi Polri seharusnya bisa menjaga dan mengawasi anak buahnya.
"Setidaknya ada aturan disiplin Polri yang berpotensi dilanggar Sambo yaitu sebagai pimpinan bahkan PJU Polri, Sambo pada kasus ini menunjukkan tidak mampu membina dan mengawasi bawahannya sehingga timbul kasus yang menggemparkan ini," kata Ketua IPW yang meminta Irjen Ferdy Sambo dinonaktifkan. (frs)