JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul mengatakan kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan ACT membawa kerugian bagi Gubernur Anies Baswedan. Pasalnya, nama dia diseret-seret dalam kasus dugaan penyelewengan nama umat yang dilakukan lembaga kemanusiaan itu.
Sampai saat ini, tak ada penjelasan gamblang dari Pemprov soal peran Anies yang dikaitkan dengan ACT. Jika tak segera diklarifikasi, kata dia, Anies akan terbelenggu dalam kasus ACT dan mempengaruhi elektabilitasnya yang digadang-gadang menjadi capres.
"Lagi-lagi Pak Anies yang bisa dirugikan. Kalau ada penjelasan secara utuh tidak ada yang dirugikan itu tidak masalah, itu harus dijabarkan kepada publik secara terang benderang," kata Adib kepada wartawan, Selasa (5/7/2022).
Adib mengatakan jika Pemprov DKI terbukti memiliki keterlibatan dengan ACT dalam bentuk penyelewengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI, maka nama Anies siap-siap dijadikan batu sandungan oleh banyak pihak.
"Ini akan menjadi batu sandungan membelenggu tentunya bagi Pak Anies Baswedan karena dia sendiri adalah Gubernur DKI yang potensi jadi capres," tegasnya.
Program kerjasama ACT dengan Pemprov DKI ini merupakan masalah yang sangat krusial. Adib berkata, publik dinilai akan lebih menyoroti kasus ini dalam segi politis ketimbang dari segi yang lainnya.
"Kasus ACT ini kan seksi, dugaan-dugaan foya-foya di tengah dana umat ini kan istilahnya bisa menjadi muatan politis," ungkapnya.
"Larinya pasti gak jauh-jauh pada muatan politis kalau ini memang ada penyelewengan, kalau tidak saya kira ini akan menjadi clear bagi Pemprov DKI dan Pak Anies," ungkapnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya menyebut Pemerintah Provinsi DKI memiliki beberapa program kerja sama dengan organisasi sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT). Ariza menegaskan sejauh ini program kerja sama itu berjalan dengan baik tanpa ada hal yang mencurigakan.
Kendati begitu, Ariza mengaku akan mengambil langkah sigap menyikapi munculnya dugaan penggelapan dana donasi umat oleh ACT. Pemprov DKI disebut akan mengevaluasi sejumlah program kerja sama dengan ACT.
"Sampai hari ini masih berlanjut, kita akan lihat nanti ya perkembangannya ya. Ini informasi kan baru kami terima, nanti akan kita pelajari, kita evaluasi ya. Mudah-mudahan pelaksanaanya tidak ada masalah seperti tahun sebelumnya," kata Ariza di Balai Kota, Senin (4/7/2022).(*)