POLITIK identitas belakangan ini sering menjadi bahasan yang mewarnai ruang publik. Diprediksi politik identitas masih akan mewarnai manuver politik dalam perhelatan pemilu serentak tahun 2024. Berpotensi menguatkan polarisasi, munculnya gesekan akibat adanya garis batas dukungan, lebih lebih menyangkut isu SARA. Untuk menyerang atau kepentingan politik tertentu.
“Itu kata berita yang berkembang, kata Yudi di sela maksi di warteg langganannya. Kita perlu tahu, tapi tidak perlu mencari cari tahu, lebih lebih menyebarluaskannya.
“Apa pasal? kata mas Bro.
“Tahu agar kita tetap waspada, tidak terombang- ambing keadaan. Situasi mulai menghangat, seperti halnya memasuki musim kemarau, kata Yudi.
“Iya kita jangan tergoda politik identitas. Lagi pula kita sudah punya identitas sendiri sebagai pelanggan warteg, kata Heri menimpali.
“Setuju mas, kalau kita mau berpolitik, mainkan saja politik warteg. Politik rakyat kecil yang mendambakan kemakmuran. Bagaimana harga sembako tetap terjangkau, stok melimpah, beli tidak harus antre, kata mas Bro. Setuju nggak Yu?, kata mas Bro kepada Ayu Bahari, pemilik warteg.
“Wah kalau saya pasti sangat setuju. Kalau harga sembako murah, jual ke konsumen akan murah juga. Kalau harga terjangkau warteg saya makin laris mas, jawab Ayu tersenyum.
“Biar bisa membangun kampung ya Yu? kata mas Bro lagi.
Ya, nggak segitunya sih mas.Kalau mbangun kampung kan sudah tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintahan desa, kata Ayu.
‘Nggak ada salahnya kita gotong royong membangun kampung halaman agar warga makin sejahtera sehingga tak tergoda datang ke kota, kata Heri.
“Iya kita ganti saja politik identitas menjadi politik kampung. Maksudnya melakukan segala daya upaya mensejahterakan warga di kampung kampung, ujar mas Bro. (jokles)
.png)
