Ribet Beli Gas Melon dan BBM Pakai Aplikasi

Oleh: Novriadji Wibowo, Wartawan Poskota

PEMERINTAH mulai mengatur pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar Subsidi. Mulai 1 Juli 2022, pembeli Pertalite wajib menggunakan aplikasi MyPertamina. Selain BBM ternyata pemerintah juga berlakukan terhadap gas elpiji melon 3 kilogram.

Hal ini tentunya membuat masyarakat mulai bingung lantaran tidak semua masyarakat memiliki smartphone. Pemerintah harus melihat realistis di pelosok-pelosok desa dan masyarakat di pulau terpencil banyak masyarakat belum memiliki smartphone.

Bahkan di kota di Kawasan pemukiman padat penduduk masyarakat masih ada yang belum menggunakan smartphone. PT Pertamina akan memberlakukan kebijakan terbaru kepada masyarakat untuk membeli BBM jenis Pertalite, wajib menggunakan aplikasi disediakan oleh pemerintah.

Tidak hanya itu ternyata, Pertamina juga akan membatasi pembelian LPG 3 kilogram. Konsumen yang akan membeli gas LPG 3 kilogram tersebut wajib menggunakan aplikasi MyPertamina. Kebijakan tersebut diambil untuk menekan beban subsidi yang melebar pada tahun ini. 

Mars berharap skema pembelian LPG 3 Kg dapat membuat penyaluran subsidi tepat sasaran bagi kelompok menengah ke bawah. Menurutnya, perseroan telah lebih dulu melakukan uji coba pembelian LPG 3 Kg lewat aplikasi verifikasi MyPertamina.

Dia mengklaim uji coba itu berjalan dengan baik hingga pertengahan tahun ini. Dia menyebut uji coba pembelian LPG 3 Kg lewat aplikasi itu dilihat berdasarkan pada profil masyarakat yang dihimpun dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan berencana untuk menaikkan harga jual eceran LPG 3 kilogram seiring dengan melebarnya harga keekonomian. Harga keekonomian gas melon itu sudah terpaut Rp 15.359 per Kg pada tahun ini. Realitanya Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indone-sia (YLKI), Tulus Abadi, menyatakan bahwa pembatasan pembelian Pertalite menggunakan aplikasi MyPertamina berpotensi menimbulkan banyak masalah.

Menurut Tulus, kebijakan ini akan menimbulkan kerancuan pada tataran operasional. Karena ada satu barang yang sama, kualitasnya sama, tetapi harganya berbeda-beda.

Dari sisi daya beli, lanjutnya, kebijakan pembatasan BBM juga akan memukul daya beli konsumen, khususnya pengguna roda empat pribadi, yang selama ini menggunakan BBM pertalite. 

Sebab, peng-guna pertalite jika bermigrasi ke pertamax, berarti kenaikan harganya sebesar Rp5.500 per liter. Jauh lebih tinggi dari-pada kenaikan harga pertamax itu sendiri, yang naik dari Rp 9.000 menjadi Rp 12.500 atau hanya naik Rp 3.000/liter.

Secara politis, kata Tulus, kebijakan ini juga bisa dikatakan sebagai bentuk ambigu. Di satu sisi, pemerintah tidak mau menggunakan terminologi kenaikan harga, tetapi praktiknya terjadi kenaikan harga. Adapun dari sisi ekonomi, katanya, kebijakan ini juga bisa dikatakan sebagai bentuk ketida-kadilan ekonomi.

Kebijakan untuk peralihan membeli BBM seharusnya pemerintah harusnya mensosialisasikan kepada masyarakat sebelum mengambil langkah untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Apalagi di setiap SPBU konsumen sudah diberikan larangan untuk menggunakan Handphone saat pengisian BBM. (*)