JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Politik polarisasi atau politik identitas mendesak untuk segera diakhiri. Sebab, politik semacam itu sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengatakan politik polarisasi sebenarnya sangat mudah diakhiri. Karena politik tersebut bermula dari elite politik, maka kapan saja mereka dapat mengakhirinya.

"Jadi, masalahnya ada di tingkat elit politik, bukan massa di akar rumput. Massa di akar rumput hanya mengikuti kehendak elit politik," kata Jamil kepada Poskota, Rabu (29/6/2022).

Jamil menjelaskan para elit politik perlu berikrar untuk tidak terlibat dalam politik polarisasi atau identitas. Ikrar tersebut sebaiknya dinyatakan para elit partai politik. 

Bagi yang melanggar ikrar tersebut, kata dia, sebaiknya diberi sanksi. Sanksinya, partai politik tersebut didiskualifikasi dalam Pemilu 2024.

"Dengan adanya sanksi itu, diharapkan semua elite partai politik komit atas ikrarnya. Kalau ini dipatuhi, maka politik polarisasi atau identitas diharapkan dapat diminimalkan pada Pemilu 2024," tandas Jamil.

Sebagai informasi, belakangan nama Anies Baswedan menjadi perbincangan di media sosial. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu dicap 'Bapak Politik Identitas' oleh banyak netizen.

Publik menilai mengatakan penyebutan itu berdasarkan sepak terjang Anies selama ini. Misalnya, Anies Baswedan menumpang pada kelompok Islam konservatif pada Pilkada 2017 lalu. Akibat ulahnya itu, masyarakat menjadi terbelah hingga menciptakan istilah cebong, kampret, dan kadrun.(*)