Komisi VI DPR Terima Usulan PMN Guna Percepat Pemulihan Pariwisata di Candi Borobudur

Minggu 19 Jun 2022, 20:33 WIB
Komisi VI DPR bahas soal pariwisata candi borobudur. (ist)

Komisi VI DPR bahas soal pariwisata candi borobudur. (ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Komisi VI DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau disebut juga InJourney, Kamis 16 Juni 2022.

InJourney merupakan induk holding BUMN Pariwisata dan Aviasi yang beranggotakan PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Hotel Indonesia Natour, PT Taman Wisata Candi Borobudur dan Ratu Boko, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dan PT Sarinah. 

Di dalam RPD itu, Komisi VI DPR meminta kepada InJourney untuk memaparkan rencana perseroan untuk mengakselerasi pemulihan sektor pariwisata nasional yang terhantam hebat pandemi Covid-19 termasuk kebutuhan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Wakil Direktur Utama InJourney Edwin Hidayat Abdullah di dalam RDP tersebut menyampaikan pemulihan sektor pariwisata adalah bagian dari strategi pemulihan ekonomi nasional.

"Sektor pariwisata mengalami kontraksi sebesar 16% pada tahun 2020, namun memiliki recovery rate yang lebih tinggi yakni 8% dibandingkan recovery rate nasional sebesar 4% pada tahun 2021. Momentum pemulihan ini harus dijaga dan ditingkatkan dengan kolaborasi dan sinergi seluruh pihak," tutur Edwin Hidayat Abdullah.

Adapun sebagai perusahaan yang baru dibentuk pada Oktober 2021, InJourney membutuhkan PMN senilai Rp9,5 triliun di 2023 untuk digunakan dalam menjalankan program recovery dan sustainability ekosistem pariwisata dan pendukung.

"PMN antara lain ditujukan untuk beberapa anggota holding untuk memberikan value creation baik secara finansial, ekonomi, fiskal maupun secara sosial dan lingkungan. Dukungan PMN dibutuhkan untuk perbaikan struktur modal sekaligus untuk mendukung realisasi fungsi holding melalui pengembangan Tourism Collaborative Platform, yang meliputi pengembangan tourism super platform & integrasi infrastruktur IT," jelas Edwin Hidayat Abdullah.

Lebih lanjut, Edwin Hidayat Abdullah memaparkan sejumlah anggota holding akan mendapat alokasi dari PMN senilai Rp9,5 triliun itu.

Anggota holding yang mendapat alokasi antara lain PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko senilai Rp500 miliar untuk pengembangan program di Borobudur salah satunya adalah manajemen pengunjung (visitor management). 

Nantinya, pengunjung Candi Borobudur akan diintegrasikan dengan wisata Puncak Suroloyo menggunakan sistem transportasi wisata.

Inisiatif ini dilakukan juga sebagai salah satu opsi dalam menjaga cagar budaya dengan tetap bisa menikmati keindahan Borobudur. 

News Update