BOGOR, POSKOTA.CO.ID - Plt Bupati Bogor minta, Iwan Setiawan pemerintah pusat untuk pertimbangkan kebijakan penghapusan pekerja honerer, Sabtu (18/6/2022).
Ia menyebutkan, dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Se-Indonesia, Pemkab Bogor mengusulkan pertimbangan Pemerintah Pusat terkait kebijakan penghapusan pegawai honorer.
"Dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Se-Indonesia (Apkasi) hari ini, ada beberapa yang harus dijadikan satu kesepakatan. Kalo usulan Kabupaten Bogor ya, tentang bagaimana pengelolaan kebijakan pusat yang mau menghapuskan pegawai honor, kita minta lebih rinci solusi ke pusat terkait kebijakan ini," ungkapnya kepada wartawan.
Menurut Iwan, hal ini ia sampaikan, karena jika pegawai honorer dihapuskan, dikhawatirkan akan menjadi permasalahan baru.
"Saya khawatir ini akan jadi rame, kemungkinan demo anggota, karena mungkin kalo pemerintah daerah menghapus honor, berarti solusinya kan ke P3k, sedangkan P3K itu tidak mudah, syarat dan lainnya ada juga, mungkin kalo syaratnya tidak bisa, itu pegawai honor bisa berhenti, honor itu ada ribuan di Bogor," ujarnya.
Plt Bupati Bogor ini beranggapan, jika penghapusan honorer dilaksanakan pada tahun 2023, Kabupaten Bogor akan menjadi salah satu wilayah yang paling terbebani.
"Bogor ini paling berat kalau memang kebijakan itu harus tahun 2023 tidak boleh memasukan anggaran untuk honor, sedangkan jika TP3 dialihkan kepada P3K, itu terseleksi dan akan ada yang gugur, itu kan berarti bakal ada pengangguran," ucapnya.
Kabupaten Bogor yang memiliki 2.400 tenaga honorer ini juga mengusulkan pembebanan bayaran terhadap kinerja P3K ditanggung oleh pusat.
"Yang kedua pun usulan yang kami usulkan hari ini untuk hasil rakernas ini, kalo memungkinkan pembayaran P3K dananya bukan dari APBD, kan selama ini P3K arahan dari kementerian ya, tapi beban untuk membayar P3K kan kita dari APBD, kalo semua di dorong ke APBD ya buat belanja yang lain kita berat," jelasnya.
Iwan pun menyebutkan, akan ada beberapa belanja publik yang terganggu jika pegawai honorer dihapuskan.
"Belanja publik, belanja bantuan masyarakat langsung dan belanja lainnya agak berat," kata Iwan.
Lebih lanjut, Iwan menuturkan, saat ini di Kabupaten Bogor sedikitnya ada 1.000 P3K yang sudah dilantik.
"Lebih dari 1.0000 P3K itu digaji dari APBD, harus digaji APBD dengan nilai yang mirip-mirip PNS," lanjutnya.
Iwan pu mengaku, ia mendapat hasil Rapat Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor, yang menyebutkan ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait penghapusan honorer.
"Ada kebijakan dua tahun pada tahun lalu dan tahun ini terakhir, ya mungkin jangan dulu lah, kita tidak menerapkan itu secara langsung dulu, karena dukungan anggarannya darimana? Kita kan sudah memploting anggaran untuk ini itu, ada aturan juga dari kementerian misalnya buat kegiatan kesehatan berapa persen, pendidikan, pengawasan, sekarang kalo ada kebijakan tentang honor harus diberhentikan dan menggiring ke P3K ya itu dampaknya luar biasa," ucapnya.
Hingga saat ini, Pemkab Bogor, masih mencari solusi terbaik terkait penghapusan pekerja honerer ini.
"Kalo misalnya harus ya mau gak mau kita ngikutin kebijakan pusat, tapi harus ada yang terkoreksi pembangunan publik, pembangunan yang lainnya terkoreksi terkurangi, jangan sampe kita ini mengurus keuangan negara tapi hanya untuk pegawai, kan keinginan masyarakat juga banyak, bansos, bantuan keuangan desa, pembangunan publik, belanja modal ini kan banyak, kalo semua digiring untuk gaji kan tidak produktif," paparnya lagi.
Menurut Iwan, saat ini beberapa Kabupaten di Indonesia masih memerlukan bantuan dari pusat.
"Kemarin juga saya diskusi malem disini ngobrol-ngobrol itu, semua pemerintah daerah sepakat mempertahankan pegawai honor jangan ada kebijakan diberhentikan, kalo diterapkan hari ini liatin aja kemungkinan bakal banyak pengangguran, apalagi Bogor yang penduduknya banyak dan pegawainya banyak," pungkasnya. (Panca)