Setop Bangun Ibu Kota! DPR Minta Pemerintah Hitung Ulang Anggaran IKN

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Anis Byarwati, menyoroti masalah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang perkembangan capaian tahun 2022 hanya berupa lahirnya satu undang-undang, satu Peraturan Pemerintah, dan empat Peraturan Presiden. Menurut dia, pemerintah perlu menghitung ulang anggaran pembangunan ibu kota baru tersebut.

“Pemerintah perlu menghitung ulang, menyesuaikan, dan bahkan menunda anggaran untuk IKN. APBN tahun 2023 perlu untuk difokuskan kepada kebutuhan yang penting dan mendesak terkait dengan tantangan global dan pelemahan kondisi ekonomi. Selain itu Anggaran IKN menjadi tidak prioritas karena tidak mendesak dan dapat dilakukan dalam jangka panjang (multiyears),” kata Anis dalam keterangan tertulis, Selasa (14/6/2022).

Kemarin (13/6/2022), Komisi Keuangan (Komisi XI) DPR RI mengadakan Rapat kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada Senin (13/6/2022). Raker tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja dan Program (RKP) Kementerian PPN/Bappenas tahun 2023. Ada sejumlah catata yang disampaikan Anis dalam raker tersebut.

Pertama, legislator dari Jakarta Timur ini menyoroti tentang ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon (PRK) dan berketahanan iklim (BI).

Dalam paparan yang disampaikannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan bahwa output dari ekonomi hijau ini adalah pertama, pengembangan kebijakan PRK dan PBI untuk masuk dalam penyusunan RPJPN, RPJMN dan RKP. Output kedua, pengembangan sector yang lebih detail: sector energi, limbah, pertanian, kehutanan,6 transportasi, serta kelautan dan pesisir, air, pertanian dan Kesehatan. 

Menurut Anis, seharusnya agro maritim menjadi fokus pembangunan berkelanjutan karena sektor ini terus tumbuh bahkan dalam situasi krisis.

"Agro maritim ini tahan banting dan menjadi leading sektor dalam perekonomian nasional,” kata Anis. 

Sebagian besar provinsi di Indonesia, Gross domestic product (GDP)-nya didominasi oleh sektor pertanian dan kelautan. Oleh karena itu, Anis menekankan agar Bappenas memiliki grand desain perencanaan nasional terkait dengan pendekatan baru yang dilakukan terhadap sektor agro maritim. 

Perencanaan tersebut dengan menggunakan transformasi ekonomi digital dan ekonomi hijau yang tentunya membutuhkan pendekatan baru

Secara khusus, Anis memberikan apresiasi kepada Bappenas terkait integrated digital office. Ia menilai hal ini merupakan pendekatan yang luar biasa dan respon yang tepat terhadap perkembangan.