JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Penyidik Dirkrimum Polda Metro Jaya menangkap seluruh tersangka yang memiliki peran penting dalam Organisasi Masyarakat (Ormas) Khilafatul Muslimin.
Adapun inisial kelima tersangka tersebut yakni AQHB, AA, IN, SW, dan F. Kelima tersangka berhasil ditangkap di tiga titik yang berbeda.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan saat penggeledahan di Kantor Pusat Ormas Khilafatul Muslimin yang berada di Bandar Lampung, polisi menemukan data induk warga anggota ormas.
"Kita temukan disitu data induk warga khilafatul muslimin se Indonesia," kata Endra Zulpan di Polda Metro Jaya, Minggu (12/6/2022).
Adapun jumlah data induk warga yang ditemukan itu berjumlah ribuan.
Selanjunya, kata Zulpan, mereka pun telah membuat nomer induk warga atau NIW yang digunakan anggota Khilafatul Muslimin untuk gantikan nomer induk E-KTP.
"Mereka juga sudah membuat nomor induk warga atau niw yang digunakan khilafatul muslimin untuk menggantikan E KTP yang diterbitkan pemerintah Indonesia," ucap Zulpan.
Adapun pasal yang disangkakan pada kelima tersangka yakni Pasal 59 Ayat 4 Huruf C Jo Pasal 82A Ayat 2 UU Ri Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang dan atau Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) dan atau Pasal 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Sebelumnya diketahui, dari hasil penyelidikan pihak kepolisian mendapati fakta bahwa keberadaan Organisasi Khilafatul Muslimin tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Organisasi massa (ormas) ada dua, ada yang sifat perkumpulan maupun organisasi. Ormas secara Khilafatul Muslimin tidak terdaftar tetapi ada yayasan Khilafatul Muslimin," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi saat konferensi pers, Selasa (7/6).
Kendati tidak terdaftar, namun pengikut Organisasi Khilafatul Muslimin tersebar di sejumlah provinsi Tanah Air. Ada 23 kantor wilayah serta tiga daulah di daerah Sumatera, Jawa, dan di wilayah timur Indonesia. Sementara itu, Organisasi Khilafatul Muslimin memiliki kantor pusat di daerah Lampung.
"Tapi pendirian ormas yang berbadan usaha ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Artinya tidak bisa dianggap sederhana," ujar dia.
Selain tak terdaftar di Kemendagri, organisasi ini juga tak terdaftar di Kementerian Agama (Kemenag) sebagai organisasi kemasyarakatan. Maupun sebagai lembaga pendidikan dan sosial keagamaan.
"Sebagai organisasi kemasyarakatan Khilafatul Muslimin tidak terdaftar di Kemenag, begitu juga sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan sosial keagamaan juga tidak terdaftar di Kemenag," ujar Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi dalam keterangannya, Kamis (9/6).
Lanjutnya Khilafatul Muslimin juga dikenal merupakan gerakan keagamaan yang gigih melakukan propaganda dan mengampanyekan sistem khilafah di NKRI
Dimana mereka ingin mengganti konsep negara Pancasila dan NKRI yang sudah menjadi kesepakatan bangsa. Sehingga gerakan tersebut harus segera ditindak karena dapat mengancam keselamatan negara. (CR07)