JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Gubenur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Wagub Ariza) buka suara terkait adanya bendera organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) dalam aksi deklarasi dukung Anies Capres) 2024.
Menurut Riza, Pemerintah Daerah (Pemda) DKI sebagai lembaga pemerintah tidak boleh menyatakan dukungan terhadap salah satu tokoh ke dalam dunia politik. Wagub Ariza ogah ikut dukung mendukung Anies Capres 2024.
"Kita ini (Pemprov) kan organisasi pemerintah, jadi tidak ikut dalam dukung mendukung. Kita harus independen mandiri dan netral," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta kepada awak media, Rabu (8/6/2022).
Orang nomor dua di Jakarta ini pun mengatakan, bahwa pemerintah daerah hingga pemerintah pusat tidak boleh mengikuti politik praktis.
"Jadi kami menyikapi dukung mendukungnya sesuai dengan aturan dan ketentuan. Namanya pemerintah pusat sampe daerah itu tidak berpolitik praktis," ujar Riza.
Kemdati demikian, kata Riza, pihaknya tak melarang masyarakat untuk mendukung Anies maju dalam pertarungan politik 2024 mendatang.
"Tapi kalo ada massa yang mencalonkan a, b, c, d itu hak masyarakat. Sejauh disampaikan dengan tertib aturan dan ketentuan," tuturnya.
Karena, lanjut orang nomor dua di Jakarra ini mengatakan, bahwa Indonesia menganut negara demokrasi, maka dari itu semua orang berhak untuk menyatakan dukungan pada siapapun.
"Dukung siapa aja kan punya hak dan dipilih dan memilih, termasuk mendukung atau tidak mendukung satu calon itu hak warga, kita hormati, itu hak warga, negara kita negara yang demokratis, sejauh ini pemilu baik," tandasnya.
Namun demikian, Ketua DPD Gerindra DKI ini berharap, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan databg bisa lebih baik dari sebelumnya dan dapat berjalan dengan lancar.
"Tugas kami di Pemprov sampe 16 Oktober 2022, mohon dukungan dan doa supaya bisa berjalan baik sesuai RPJMD," pungkas Riza.
