JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kodam Jaya mendapatkan anggaran sebesar Rp36 miliar (tepatnya Rp36,3 milyar) dari pemerintah untuk bantuan langsung tunai (BLT) berupa uang sebesar Rp300 ribu per orang untuk 121 ribu warga di tujuh wilayah di DKI Jakarta.

Dana sebesar itu tentunya rentan dengan adanya penyelewengan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Untuk mencegah penyelewengan dana, Panglima Kodam (Pangdam) Jaya Mayjen TNI Untung Budiharto membeberkan mekanisme penyaluran.

Mayjen Untung mengatakan, setelah diberikan dana oleh pemerintah untuk menyalurkan bantuan tunai, tentu akan diawasi untuk menghindari penyelewengan dana tersebut.

"Saya kira, sudah terdaftar terverifikasi, setiap orang yang menerima bantuan itu diverifikasi di Pusat, kita hanya mendata NIK-nya, kemudian masuk ke dalam big data apakah pernah mendapatkan bantuan dan sebagainya diverifikasi, setelah diterima baru kita kasihkan," ujarnya kepada wartawan, Rabu (18/5/2022).

Setelah bantuan tersalurkan, pihaknya akan intens melaporkan secara detail melalui laporan-laporan awal, bersadarkan data awal yang sudah dibuat.

"Kemudian difoto, kemudian kita kirimkan ke data untuk mencocokkan data kita dengan data pusat," paparnya.

Diketahui, Kodam Jaya mendapatkan anggaran dari pemerintah, yakni Bantuan Langsung Tunai Pangan Minyak Goreng bagi Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW).

Untung menjelaskan, bantuan tunai tersebut diserahkan kepada masyarakat mulai hari ini, Rabu (18/5/2022).

Kodam Jaya sendiri mendapatkan perintah untuk menyalurkan BLT kepada 121 ribu orang yang tersebar di tujuh wilayah yakni di Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Tangerang, Tangerang Selatan dan Depok.

"Perintah untuk menyalurkan kepada 121 ribu orang dengan total anggaran Rp36,3 M di tujuh wilayah," ujarnya kepada wartawan di lokasi.