Hayo Lho! KPK Ngotot Seret Tersangka Korupsi Helikopter AW-101 ke Meja Hijau, TNI Setop Penyidikan Dinilai Gak Ngaruh

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal terus menyelesaikan seluruh proses penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter Agusta Westland (AW)-101 di TNI AU.

Pelaksana Tugas (Plt.) Juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, dalam hal ini lembaga antirasuah masih terus berupaya untuk melengkapi pemberkasan dalam dugaan kasus korupsi tersebut.

"Terkait dengan penyidikan dugaan korupsi pengadaan heli AW-101, sejauh ini KPK masih terus melengkapi pemberkasannya," ujar Ali dalam keterangannya, Rabu 11 Mei 2022.

Ali menyebut, KPK juga berkomitmen untuk menuntaskan penyidikan kasus ini kendati dari pihak Puspom TNI telah menghentikan penetapan tersangkanya. Sebab, ucap Ali, penghentian penyidikan itu tidak mutlak.

"Dalam arti, bahwa pasti ada klausul jika kemudian ditemukan ada bukti-bukti baru, ada indikasi-indikasi menguat di dalam penyidikan tentu bisa dibuka kembali," jelas dia.

Karenanya, Ali menegaskan, KPK akan berusaha semaksimal mungkin guna memastikan kasus ini dibawa ke meja hijau.

"Penyidikan di KPK akan tetap lanjut dan KPK juga memastikan kasus tersebut akan dibawa ke proses persidangan," pungkas dia.

Untuk diketahui sebelumnya, KPK mengapresiasi putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan tersangka Jhon Irfan Kenway dalam kasus tersebut. Sebab, KPK meyakini bahwa seluruh penyidikan telah sesuai dengan mekanisme aturan hukum.

Selain itu, KPK juga memastikan seluruh penanganan sejak tahap penyelidikan hingga penuntutan dilakukan dengan tetap mematuhi segala aturan hukum yang berlaku.

Adapun dalam dugaan korupsi heli AW-101 itu, para tersangka menggunakan modus dengan melakukan penggelembungan harga (mark up), yang awalnya dalam anggaran TNI AU dianggarkan pengadaan Helikopter AW-101 untuk VVIP senilai Rp738 miliar. Namun, atas perintah Presiden Joko Widodo, pengadaan itu dibatalkan.