Oleh: Triharyanti, Wartawan Poskota
KONDISI perekonomian masyarakat di tanah air kini bisa dibilang sedang tidak baik-baik saja. Di tengah pandemi Covid-19 yang masih menghantui, masyarakat makin dipusingkan dengan naiknya sejumlah bahan kebutuhan pokok sejak menjelang puasa dan lebaran.
Bahkan sebelumnya masyarakat sudah mumet dengan meroketnya harga minyak goreng setelah sempat 'hilang' saat pemerintah menentukan harga eceran terendah Rp14.000/liter. Kondisi ini membuat masyarakat di seluruh pelosok tanah air rela antri panjang setiap kali ada operasi pasar.
Belum bisa bernafas, pemerintah kembali membuat masyarakat terhenyak dengan pengumuman harga bahan bakar minyak Pertamax. Memang hanya sebagian yang terdampak langsung, yaitu para pemilik kendaraan, Tapi tetap saja imbasnya dirasakan masyarakat kecil.
Pintarnya, disaat masyarakat bingung mengatur keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup, pemerintah seolah-olah tampil 'bak pahlawan' dengan kembali mengucurkan sejumlah bantuan.
Presiden tiba-tiba mengumumkan pemberian BLT (bantuan langsung tunai) minyak goreng. BLT Minyak Goreng akan diberikan pada April, Mei, Juni. Namun pembayarannya dilakukan sekaligus yakni pada April 2022. Sehingga masyarakat yang memenuhi syarat akan menerima bantuan senilai Rp 300 ribu.
BLT minyak goreng akan diberikan kepada 23 juta orang. Rinciannya, 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL).
Yang jadi pertanyaan, apakah bantuan ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat untuk bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi? Rasanya tidak!
Sejumlah tokoh masyarakat bahkan Ketua DPR Puan Maharani mengatakan itu hanya solusi jangka pendek.
"Yang perlu dilakukan pemerintah segera adalah harus membenahi seluruh tata niaga minyak goreng dari hulu sampai hilir," kata Puan.
Selain BLT minyak goreng, pemerintah juga kembali mengucurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) bagi pekerja/buruh di tahun 2022.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengataka tujuan dari BSU ini selain melindungi dan mempertahankan kemampuan ekonomi pekerja/buruh, juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mengungkit pertumbuhan ekonomi.
Untuk itu, pemerintah mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp8,8 triliun dengan alokasi bantuan per penerima sebesar Rp1 juta. Namun bantuan ini diberikan hanya kepada pekerja yang upahnya di bawah RpRp3,5 juta. Lalu bagaimana nasib pekerja sektor informal dan yang menganggur?
Upaya pemerintah dengan menggelontorkan BLT dan BSU baru solusi jangka pendek, seperti yang dikatakan sejumlah pengamat dan Ketua DPR Puan Maharani.
Padahal yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah perekonomian yang stabil, dimana harga bahan pokok dan BBM tidak lagi membebani masyarakat, khususnya masyarakat kecil.
Pemerintah harus segera membenahi seluruh tata niaga, tidak hanya minyak goreng, namun seluruh kebutuhan pokok masyarakat, dari hulu sampai hilir. Pemerintah harus bersikap tegas pada semua pihak yang telah 'bermain' dalam pengadaan dan distribusi bahan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya.
Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah ketenangan hidup dan berusaha, yang tidak cukup diatasi hanya dengan BLT dan BSU serta subsidi lainnya. Ini 'PR' buat pemerintah menjelang akhir tugasnya pada 2024.
