Babak Akhir Wacana Penundaan Pemilu

Oleh: Sutarta, Wartawan Poskota

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) melarang menterinya mengemukakan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia meminta para menterinya tidak berpolemik di masyarakat, namun fokus bekerja menangani permasalahan yang tengah di hadapi.

Wacana penundaan Pemilu 2024 sendiri, awalnya sempat digulirkan oleh sejumlah elite politik. Seperti Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadila, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang juga Menko Bidang Perekonomian dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.

Bahkan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyebut berdasarkan big data yang dimilikinya, ada 110 juta yang mendukung penundaan Pemilu 2024.

Terbaru, adalah para kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Dalam Negeri Seluruh Indonesia (Apdesi) yang menyuarakan dukungan Jokowi menjabat 3 periode.

Sikap Jokowi yang melarang menterinya tersebut, patut diapresiasi. Meski sebenarnya boleh dibilang agak terlambat. Namun, lebih baik terlambat daripada membiarkan berlarut-larut.

Sebelumnya wacana ini mengelinding bak bola liar di masyarakat sehingga menimbulkan polemik, di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.

Di saat masyarakat tengah kesulitan menghadapi kenaikan harga-harga, akibat berbagai kebijakan dari pemerintah.

Rasanya tidak elok, kalau sejumlah elite politik justru mengusung wacana untuk mempertahankan kekuasaan, meski dengan berbagai alasan, demi masyarakat dan bangsa.

Hal ini  justru menjadi beban politik bagi pemerintahan Jokowi. Jadi sangat tepat, kalau Presiden Jokowi melarang para pembantunya tersebut, dan minta fokus bekerja mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat.