Tarif PPN 11 Persen Naik Direktur INDEF : Kalau Semua Naik Rakyat Akan Menjerit

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad menilai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen pada 1 April 2022 jangan dilihat dari negara-negara maju. Sebab, pasti Indonesia terendah hal tersebut akan menyebakan penurunan daya beli masyarakat.

Menurut Tauhid, kenaikan PPN Indonesia harus dibandingkan dengan negara-negara Asean seperti Singapura yang masih 7 persen, kemudian Thailand juga 7 persen dan Vietnam 10 persen.

"Kita negara berkembang yang harus disesuaikan dengan daya beli masyarakat, kalau semua naik rakyat akan menjerit. Kenaikan PPN ini tidak signifikan. Tambahannya hanya Rp 40-50 triliun," ujar Tauhid kepada Poskota.co.id, Jumat, (1/4/2022).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, Indonesia bisa menunda kenaikan PPN hingga APBN bisa ditutup dari ekspor BBM. Tidak hanya itu, dampak kenaikan PPN bagi masyarakat di antaranya BBM naik. Kemudian bahan komponen kebutuhan pokok juga akan naik.

“Sejak tahun lalu ini sudah naik, seperti minyak goreng. Dengan kenaikan PPN ini akan menyerang banyak komponen barang dan jasa,”jelasnya. Kenaikan PPN ini dampaknya akan luar biasa, terutama pada sektor nonmakanan. Dan dampak pada inflasi bisa mencapai empat persen pada kuartal pertama dan kedua.

“Ini bisa jadi beban berat bagi masyarakat terutama menjelang hari raya Idul Fitri. Bayangkan saja, masalah ekonomi selama masa pandemi belum berakhir sekarang sudah ditambah lagi dengan kenaikan PPN," katanya.

Kenaikan PPN 11 persen tersebut dirasa sangat membebani para pelaku UMKM, hal tersebut diungkapkan Rosa salah satu pengusaha kelontong di daerah Ciputat, Tangerang Selatan.

"PPN 11 persen bagaimana mekanismenya saya kurang paham, tapi semua harga sudah mulai naik. Kalau naik begini kan yang susah masyarakat, yang beli jadi berkurang apalagi Pertamax Naik, belum lagi kan udah mau puasa sama lebaran. Kalau bisa harganya normal-normal aja,"katanya. (CR-04)