JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Simpang siur kabar rencana pembangunan Pelabuhan Ambon Baru (Ambon Newport) terus meluas di tengah masyarakat.
Terlebih, muncul kabar terbaru dari pihak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Maluku yang tersiar di media bahwa pembangunan Pelabuhan Ambon Baru tetap akan dilaksanakan.
Menanggapi itu, Pengamat Maritim Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, SSiT., M.Mar menyebutkan, distorsi informasi perihal jadi atau batalnya pembangunan Pelabuhan Ambon Baru menjadi bola panas di tengah-tengah masyarakat Maluku. Dan sepatutnya tidak perlu terjadi.
"Kesimpangsiuran informasi ini seharusnya tidak perlu terjadi jika para pejabat, yang juga menjadi publik figur mau menahan diri serta menghindari mengeluarkan statemen-statemen yang tidak perlu ke masyarakat," ujarnya.
Capt. Hakeng pun mempertanyakan perihal pencanangan rencana pembangunan ANP yang diumumkan oleh Presiden Jokowi yang datang ke Maluku pada saat itu. Akan tetapi saat pembatalan diberitakan hanya oleh menterinya.
"Kenapa harus dibatalkan? Padahal rakyat Maluku dan Indonesia sudah berharap banyak terhadap proyek ini yang tentunya akan mampu menambah devisa daerah dan negara. Selain itu akan mampu menaikkan kesejahteraan masyarakat Maluku," tegasnya.
Dikatakan Capt. Hakeng lagi, pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo terkait pembangunan ANP tahun lalu sangatlah tepat guna mendukung pencapaian Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia.
"Sebagai negara maritim yang besar dengan 66 persen wilayahnya adalah lautan, pelabuhan memiliki peran besar untuk meningkatkan produktivitas antarpulau," kata Capt. Hakeng.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan terdapat hasil Studi Fisibilitas yang menemukan di wilayah tersebut terdapat ranjau bekas perang dunia II dan gunung berapi bawah laut.
Dari hasil studi itu dapat memberi isyarat bahwa LIN dan ANP terancam batal dibangun di kawasan Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).
"Kita perlu duduk dan kaji bersama area mana kedepan yang paling tepat guna membangun Ambon New Port. Dari sisi kebijakan dan juga keekonomian perlu dapat perhatian lebih. Tak ada salahnya jika dibuatkan aturan turunan dari dua proyek tersebut," sebut Capt. Hakeng.
.jpg)
.jpg)
