JAKART, POSKOTA.CO.ID - Pakar kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah mengatakan, kebijakan Pemprov DKI kucurkan dana sebesar Rp1,7 miliar untuk baju dinas Anggota Dewan bakal menimbulkan kecemburuan sosial.
Pasalnya, tidam ada urgensinya disaat Ibu Kota masih dalam pemulihan ekonomi akibat dihantam Pandemi virus corona (Covid-19).
"Ya kebetulan ada urgensinya, belum ada urgensinya," tegas Pakar kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah.
Jadi, Trubus menyarankam, agar anggaran itu sementara dialih kan dulu untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19," kata Trubus saat dihubumgi POSKOTA.CO.ID, Rabu (30/1).
Lanjut, Terubus menyarankan, apa yang dilakukan Sekertaris Dewan (Sekwan) dalam mengucurkan dana sebanyak 1,7 Miliar ini lebih baik di evaluasi kemabali.
"Perlu dievaluasi lah kalau terlalu besar, itu kan tentang dana pengisian, masih pandemi Covid juga kan," ujarnya.
Sementara itu, pada kesempatan yang berbeda, Sekertaris Dewan (Sekwan) DKI Jakarta, Firmansyah menyebut, semua anggara yang dikeluarkan terkait baju dinas sudah sesuai dengan PP Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Pada, Pasal 12, mengatakan bahwa pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 D (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
