JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Republik Rakyat Lugansk (LPR), salah satu dari dua wilayah Donbass yang memisahkan diri yang diakui oleh Moskow sebagai negara merdeka pada akhir Februari, berencana mengadakan plebisit untuk bergabung dengan Rusia dalam waktu dekat.
Dilansir dari RT, Ahad (27/3/2022), belum ada indikasi bahwa Kremlin akan menerima permintaan seperti itu. Bulan lalu, Presiden Valdimir Putin mengakui kemerdekaan LPR, tetapi hampir semua kata menganggapnya masih menjadi bagian dari Ukraina.
Berbicara kepada wartawan pada hari Minggu, Leonid Pasechnik mengatakan bahwa dia berpikir “ dalam waktu dekat referendum akan diadakan di republik, di mana orang akan menggunakan hak konstitusional mereka yang mutlak, dan memberikan pendapat mereka sehubungan dengan bergabung dengan Rusia.
Mengomentari kemungkinan pemungutan suara seperti itu di LPR, Senator Rusia Andrey Klishas mengatakan pada hari Minggu bahwa baik Lugansk dan Donetsk memiliki hak untuk bergabung dengan Rusia kecuali jika langkah tersebut bertentangan dengan konstitusi mereka.
Namun, Leonid Kalashnikov memperingatkan bahwa sekarang bukan saat yang tepat untuk mengadakan referendum di republik tersebut.
Baik Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan LPR mendeklarasikan kemerdekaan pada 2014 setelah kudeta kekerasan di Kiev. Kedua wilayah tersebut sebagian besar berbahasa Rusia, dan ketakutan tumbuh pada saat elemen nasionalis dalam pemerintahan baru Ukraina akan menganiaya etnis minoritas.
Ukraina mencap dua republik yang memisahkan diri itu sebagai separatis dan meluncurkan 'operasi anti-teroris', mengerahkan militernya untuk mendapatkan kembali kendali, yang mengakibatkan perang berdarah.
Permusuhan bersenjata berakhir pada Februari 2015 dengan penandatanganan di ibukota Belarusia dari apa yang disebut perjanjian damai Minsk II, yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis.
Kesepakatan itu menuntut agar militer Ukraina dan separatis menghentikan tembakan dan mengakhiri bentrokan, yang telah mengubah wilayah itu menjadi zona konflik.
Dokumen tersebut juga menyerukan reformasi administrasi dan politik besar di Ukraina serta otonomi dan pemilihan lokal untuk republik Donbass. Namun, implementasi perjanjian itu terhenti, dengan kedua belah pihak saling menyalahkan atas kurangnya kemajuan.(*)
