"Bahwa keadaan yang seperti ini tentu keadaan rutin yang setiap saat kita alami, oleh karenanya tentu strategi yang akan kita lakukan sudah kita persiapkan untuk kita bisa menangani ini secara baik," ujarnya.
Ia juga meminta kepada masing-masing wilayah dapat memberikan informasi terbaru terkait ketahanan pangan secara berjenjang.
"Amanat Mendagri untuk mengambil langkah di tingkat daerah dalam rangka satu kesatuan solusi ketahanan pangan ini, yang melakukan upaya kerjasama antar pemerintah," jelasnya.
Selanjutnya, ia menuturkan pentingnya bekerjasama dengan daerah-daerah yang memiliki rata-rata pasokan komoditi yang baik.
"Ini kita harapkan Kabupaten/Kota dapat melakukan langkah-langkah itu, agar kita dapat menjamin ketersediaan bahan pokok ini dapat dilakukan bersama sama. Pada dasarnya kerjasama itu sebenarnya sudah berjalan dibeberapa komoditi, seperti cabai, bawang merah dan putih serta lainnya dari komoditi bahan pokok tersebut," tuturnya.
Sementara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Provinsi Banten Aan Muawanah, menyampaikan dalam penyelenggaraan ketahanan pangan terdapat tiga pilar, di antaranya pilar ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan.
"Tentunya yang didukung sumber daya alam, air, SDM, teknologi, lembaga dan budaya," ujarnya.
Ia juga mengatakan, pemerintah daerah kewenangannya bertanggungjawab dalam ketersediaan pangan bagi masyarakat, baik itu rumah tangga maupun perseorangan.
"Dalam mewujudkan keterjangkauan bagaimana pembangun sarana dan prasarana, serta bagaimana membuat pusat perdagangan pangan atau BUMD dan di Banten sudah ada BUMD Agro, serta di beberapa daerah juga sudah ada," katanya.
Ia menuturkan, setidaknya terdapat 12 komoditas strategis yang menjadi perhatian untuk dilakukan pengawasan ketersediaan serta harga seperti beras, jagung, kedelai, bawang putih, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur, gula pasir, dan minyak goreng.
"Arahan Pak Sekda juga untuk dioptimalkan kerjasama antar daerah, baik antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi dari daerah surplus ke daerah yang defisit," pungkasnya.
Rapat koordinasi juga diikuti oleh OPD di lingkungan Pemprov Banten dan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten yang berkaitan dengan sektor pangan, Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Banten, Komando Resor Militer 064 Maulana Yusuf, dan Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian Siti Munifah, yang turut serta berperan dalam pengawalan dan pengawasan ketersediaan 12 komoditas strategis tersebut. (luthfi)
