Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Presiden Instruksikan Instansi Pemerintah Setop Impor Barang 

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Presiden RI Joko Widodo meminta kementerian atau lembaga untuk berhenti impor barang-barang dari luar negeri. Sebab sebagian besar barang-barang tersebut telah diproduksi oleh industri dalam negeri.

 "Kita mentargetkan  hingga Mei 2022, anggaran sebesar Rp400 triliun dapat digunakan untuk pembelian barang dari dalam negeri," terang Presiden.

Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam pengarahan kepada para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan BUMN tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Hotel Grand Hyatt, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Jumat (25/3/2022).

Hadir dalam kegiatan itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Gubernur Bali Wayan Koster.

Presiden menekankan pentingnya memacu pertumbuhan ekonomi nasional dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran BUMN untuk membeli produk dalam negeri.

"Kita enggak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja (membeli produk dalam negeri) itu bisa memacu growth ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita," tutur Jokowi.  Mantan gubernur DKI Jakarta ini juga mengungkapkan  pemerintah dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen, yang BUMN 0,4 persen. 1,5-1,7 (persen), BUMN-nya 0,4 (persen) agar bisa membeli produk dalam negeri. 

Presiden meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi akan dengan mudah meningkat apabila konsisten untuk mengganti produk impor dengan membeli produk dalam negeri. Selain itu, hal tersebut juga dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas.

"Pekerjaan ada di sana, bukan di sini. Coba kita belokkan semuanya ke sini. Barangnya kita beli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan. Tadi sudah dihitung bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan," tutur Kepala Negara.