ALJAZAIR, POSKOTA.CO.ID - Presiden Aljazair Abdelmajid Tebboune bersumpah tidak menyerahkan hak negaranya atas kejahatan kolonialis Prancis atas Aljazair.
Dia mengatakan hak-hak tersebut tidak tunduk pada undang-undang pembatasan.
Pernyataan Abdelmajid Tebboune ini disampaikan pada Jumat (18/3/2022) dalam acara peringatan 60 tahun perjanjian damai Evian antara Prancis dan Aljazair yang membawa kemerdekaan ke negara Afrika Utara tersebut.
Perjanjian damai tersebut ditandatangani pada 18 Maret 1962 untuk mengakhiri perang kemerdekaan Aljazair. Pada bulan Juli, Aljazair merdeka usai referendum.
Abdelmajid Tebboune berjanji untuk melanjutkan upaya untuk menerima klarifikasi dari Paris tentang nasib ratusan warga Aljazair yang hilang selama perang delapan tahun yang mengakhiri 132 tahun kekuasaan Prancis.
Dia juga bersumpah untuk memulihkan warisan negaranya, termasuk artefak, buku dan peta, yang dijarah tentara dan administrator Prancis ketika mereka meninggalkan Aljazair setelah lebih dari satu abad pemerintahan kolonial.
Dia juga menegaskan kembali permintaan negaranya untuk kompensasi bagi para korban uji coba nuklir Prancis.
"Kami akan menuntut kompensasi bagi para korban uji coba nuklir dan untuk kasus lain yang terkait dengan pengujian ini dari Prancis," kata Abdelmajid Tebboune.
Pihak berwenang Aljazair mengatakan lebih dari 1,5 juta orang Aljazair tewas selama perang kemerdekaan tahun 1954 – 1962.
Emmanuel Macron adalah Presiden Prancis pertama yang lahir pasca periode kolonial.
Dia mengakui bahwa kolonisasi Aljazair adalah "kejahatan terhadap kemanusiaan" selama kampanye kepresidenannya pada 2017.
Dia pada 2018 mengakui bahwa Prancis telah menerapkan sistem yang memfasilitasi penyiksaan selama perang Aljazair.
Emmanuel Macron pada akhir 2021 memicu pertikaian diplomatik antara Paris dan Aljir usai pernyataan kontroversialnya bahwa Aljazair memiliki sejarah resmi yang telah benar-benar ditulis ulang. ***
.png)
