Waduh Gawat! Jika Pemilu 2024 Ditunda Akan Terjadi Kudeta? Begini Penjelasan Pengamat

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Polemik rencana penundaan Pilpres 2024 kian memanas.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu meminta elite politik untuk segera menghentikan wacana penundaan Pemilihan umum dan pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2024.

Baginya, masalah penundaan Pemilu tidak tepat disampaikan oleh partai politik sebagai penjaga utama demokrasi dan konstitusi (the guardian of democracy and constitution).

"PKS mengajak kepada para sahabat kami yakni para pimpinan partai politik untuk bersama-sama menghentikan wacana penundaan pemilihan umum dan pemilihan Presiden-Wakil Presiden tahun 2024," Jelas Syaiku kepada Poskota.co.id, Sabtu (19/3/2022).

Syaikhu juga meminta Presiden Joko Widodo untuk menolak usulan penundaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden tahun 2024.

PKS meyakini bahwa suksesi dan regenerasi kepemimpinan bangsa sesuai koridor konstitusi dan nilai-nilai demokrasi adalah jalan terbaik bagi kemaslahatan bangsa Indonesia.

"Dan sebaliknya, segala upaya yang menerabas batas-batas konstitusi dan demokrasi akan membawa bangsa Indonesia ke jalan yang berbahaya," ungkapnya.

Syaikhu pun menyerukan kepada seluruh elemen bangsa, partai politik, organisasi masyarakat, aktivis masyarakat sipil, mahasisswa, civitas akademika, jurnalis, pelaku usaha, tokoh bangsa dan tokoh agama untuk bersama-sama merawat semangat reformasi untuk selalu taat dan patuh kepada aturan konstitusi dan menjaga roda pemerintahan agar tetap berjalan dalam koridor demokrasi.

"Pemilu tahun 2024 harus tetap berjalan untuk menjaga demokrasi kita tetap sehat dengan mewujudkan regenerasi kepemimpinan. Suka tidak suka, kita semua harus terlibat dalam proses politik, minimal memilih oran-orang terbaik dalam pemilu untuk menjadi wakil rakyat dan pemimpin kita. Politik memang bukan segala-galanya, tapi faktanya kelangkaan minyak goreng, harga-harga sembako dan lainnya ditentukan oleh keputusan politik," kata dia.

Disisi lain, pengamat politik Hendri Satrio menjelaskan, apabila ada pihak-pihak tertentu yang menghendaki pemilu ditunda sama aja dengan mengkudeta Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu.