Obrolan Warteg Menyerap Aspirasi

"KAMU sama teman nggak aspiratif,” kata Yudi kepada Heri, rekannya.

“Yang aspiratif itu mestinya pejabat dan wakil rakyat. Kalau kita nasibnya
sama, gimana mau aspiratif,” jawab Heri. “Makan di warteg aja kadang ngutang,” tambah Heri, pelanggan Warteg ujung gang.

“Memang ada pejabat yang aspiratif,” tanya Yudi.

“Bukan ada, tetapi semua pejabat harus aspiratif menyerap kehendak rakyatnya.”

Kayak itu, Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah yang merevisi peraturan terkait
pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT).

“Aspiratif setelah banyak diprotes sana-sini,” celetuk konsumen yang lain. Tetapi, itulah aspiratif, dalam artian dapat menerima dan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan para buruh.

Lebih tepatnya Menaker mengakomodir aspirasi kelompok buruh yang
keberatan atas peraturan Menaker yang menyebutkan bahwa dana JHT baru
dapat dicairkan setelah pekerja berusia 56 tahun. Padahal dana JHT itu milik
para pekerja yang disimpan melalui pemotongan gaji/ upahnya.

Peraturan tersebut diprotes. Nah, atas protes inilah kemudian Menaker merevisi
peraturan tersebut. JHT dapat dicairkan tanpa harus menunggu usia 56 tahun.

Misalnya pekerja yang mengundurkan diri atau terkena PHK dapat mencairkan
JHT dengan masa tunggu paling lama 1 bulan. Ini kabar gembira bagi para
pekerja.

Merevisi setelah dikritisi akan lebih baik, bentuk sikap legowo, ketimbang sudah banyak dikritisi karena kebijakannya banyak merugikan masyarakat, tetapi peraturan jalan terus. Ini yang tidak aspiratif, tidak peka, tetapi pekak.

Lihat juga video “Ngeri! Kecelakaan Mini Bus Ringsek Dihimpit Dump Truk”. (youtube/poskota tv)

Memang sih, akan lebih baik lagi, jika sebelum membuat peraturan menyerap aspirasi publik. Bukan menyerap kepentingan sekelompok orang yang mengatasnamakan kepentingan rakyat.